Mendesak, PKS Dorong Adanya Tim Pencari Fakta Independen Usut Penembakan Laskar FPI

KalbarOnline.com – Anggota DPR Komisi III Aus Hidayat Nur meminta agar segera dibentuk tim pencari fakta independen setelah kasus penembakan anggota Front Pembela Islam di Tol Cikampek yang menewaskan 6 orang, Senin dini hari (7/12/2020) .

Menurutnya, situasi sekarang telah menciptakan perdebatan yang berujung ke keterbelahan sosial, terutama antara masyarakat yang pro maupun kontra FPI. Hal ini karena adanya perbedaan informasi antara Polri dan Laskar FPI terkait kronologis peristiwa tersebut.

“Masyarakat sudah ribut karena perbedaan informasi. Pihak pro dan kontra sudah menuding siapa yang salah dan siapa yang benar. Semua pihak juga sudah meyakini cerita versi mereka masing-masing. Karena itu, kami sarankan agar segera dibentuk tim pencari fakta independen,” ujar Aus Hidayat Nur, Selasa (8/12/2020).

Menurutnya, tim pencari fakta sudah sesuai dengan kondisi saat ini mengingat korban yang tewas mencapai 6 orang dan semuanya warga sipil. Ini agar masyarakat bisa tenang dan pihak berwenang bisa menangani kasus ini secara objektif.

Anggota FPKS ini menyadari para penegak hukum harus konsisten dan bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang membahayakan orang lain.

Namun, dalam proses penegakan hukum, harus memperhatikan ketentuan dan prosedur penggunaan senjata yang telah ditetapkan. Negara tidak memiliki hak sama sekali untuk berbuat kekerasan kepada warganya.

“Semua ada SOPnya. Penembakan dan penggunaan senjata tidak bisa asal-asalan apalagi sampai mengorbankan nyawa. Prinsip dan asas kehati-hatian wajib diperhatikan,” ujar anggota DPR dari dapil Kalimantan Timur.

Di sisi lain, politisi F-PKS ini meminta agar pemerintah maupun tokoh masyarakat agar menenangkan situasi ini agar tidak memburuk. Menurutnya, masyarakat sudah kian tidak percaya kepada institusi pemerintahan termasuk kepada Polri.

“Kita harapkan pemerintah dan tokoh masyarakat bisa bekerja dengan baik dan menjadi penengah antara pihak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ini akan memudahkan pemerintah untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat,” tuntasnya. [ind]

Sumber: Pks.go.id