Beredar Isu Tukar Lahan Nama Jalan Jokowi di Abu Dhabi, Begini Bantahan KSP

KalbarOnline.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah soal isu tukar lahan antara pemerintah Uni Emirate Arab (UEA) dengan Indonesia di balik peresmian jalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Abu Dhabi. Menurut dia, isu tersebut merupakan cerita yang menyesatkan.

“Jangan membuat cerita yang menyesatkan dan tidak respect kepada penghargaan yang diberikan oleh negara lain,” kata Donny, Minggu (25/10/2020).

Adapun hal ini disampaikan Donny menanggapi kabar beredar yang menyebutkan bahwa nama Jalan Jokowi di UEA merupakan hasil tukar dengan lahan 256 ribu hektar di Kalimantan Timur.

Kabar itu juga dikaitkan dengan keputusan Presiden Jokowi menunjuk Putra Mahkota Abu Dhabi, Syekh Mohamed bin Zayed menjadi dewan pengarah proyek Ibu Kota baru di Kalimantan.

Donny menekankan, bahwa peresmian Jalan Jokowi murni bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah UEA kepada Presiden RI. Dia menyebut, seharusnya pemberian nama tersebut diapresiasi oleh masyarakat Indonesia.

“Tidak benar, tuduhan yang berlebihan. Jadi itu penghargaan negara lain kepada presiden kita yang perlu kita apresiasi,” ucapnya melansir Liputan6.

“Negara lain saja menghargai presiden, kita kok merendahkan seolah-olah itu hanya barter tanah yang ada di Kalimantan,” sambung Donny.

Dia mengatakan, Jalan Jokowi berada di jalan utama Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga merupakan sebuah hal yang sangat prestisius. Donny mengimbau agar semua pihak tidak menyebarkan berita hoaks.

“Jadi kita harus sambut dengan gembira, dengan rasa syukur, bukan dengan cerita-cerita bohong,” ujar Donny.

Sebelumnya, Syekh Mohamed memberikan arahan untuk mengganti nama Jalan Al Ma’arid, salah satu jalan utama ibu kota, dengan nama Presiden Indonesia saat ini. Hal ini untuk menghormati Joko Widodo.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Merah Johansyah sebelumnya mencuitkan, “1 ruas jalan dikawasan bisnis utk plang nama Jokowi sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta utk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim”, kata Merah, dikutip di akun Twitter pribadinya @Merah_Johasyah, Rabu (21/10/2020).

“Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yg melindas buruh & lingkungan,” sambungnya sembari mengunggah tangkap layar Detik.com tentang dibalik nama jalan Jokowi di Emirat Arab dan Kompas.com tentang putra mahkota Abu Dhabi menjadi ketua dewan pengarah Ibu Kota Baru.

Merah juga menilai bahwa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai upaya menggadaikan sumber daya alam di Kaltim dengan dalih pemindahan Ibu Kota. “Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru,” katanya. [ind]