PB PMII Kecam Pernyataan Airlangga Soal Demo Omnibus Law Ditunggangi

KalbarOnline.com – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengecam pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hertarto yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja ditunggangi.

PMII menyebut pernyataan tersebut sangat tidak etis diucapkan oleh sekelas pejabat karena menunjukkan tidak adanya empati pemerintah atas aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat.

“Ini sikap politik yang buruk dari pejabat yang tidak lagi memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Kami PB PMII mengecam pernyataan Airlangga,” kata Ketua Umum PB PMII Agus Mulyono Herlambang dalam keterangan tertulisnya Sabtu (10/10).

Selain mengecam pernyataan Airlangga, Agus juga meminta aparat untuk bertanggung jawab atas tindakan represif yang dilakukan terhadap kader-kadernya di sejumlah daerah hingga mengakibatkan luka berat.

Salah satu kader PMII yang diduga menjadi korban represif aparat mengalami luka serius saat melakukan aksi menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja adalah kader PMII Cabang Kabupaten Bekasi bernama Nasrul Firmansyah. Mahasiwa dari Universitas Pelita Bangsa Bekasi itu sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Berikut sejumlah poin pernyataan sikap PMII:

1. PB PMII menyayangkan sikap represif aparat kepolisian kepada kader PMII yang sedang menyuarakan aspirasinya sehingga menyebabkan luka-luka parah. Maka, kami PB PMII meminta pihak kepolisian harus bertanggung jawab atas perlakuan kekerasan aparat kepolisian kepada kader PMII yang sedang aksi diberbagai daerah di seluruh Indonesia.

2. PB PMII membuat posko aduan dan menginventarisir seluruh kader yang menjadi korban represif aparat kepolisian dan juga kader PMII yang masih di tangkap kepolisian.

3. PB PMII meminta Pemerintah berhati-hati dalam berstatement terkait aksi tolak UU Cipta Kerja, khususnya kepada Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang menuduh demo tolak UU Cipta Kerja didalangi dan didanai.

4. PB PMII akan terus konsisten dalam penolakan UU Cipta Kerja, baik kajian serius hingga proses yudisial review ke MK dan menghimbau agar para kader PMII melaksanakan aksi damai dan tetap jaga kesehatan.