Menko PMK Sebut Tangani Stunting Tidak Perlu Diurus Banyak Kementerian

KalbarOnline.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memaparkan beberapa hal terkait program hingga tantangan dalam membangun SDM di Indonesia. Salah satunya keuntungan bonus demografi yang mana usia produktif di Tanah Air sangat berlimpah.

Hal ini dimulai dengan mendorong penuh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah. Tak hanya itu, SMK saat ini tengah disesuaikan dengan kebutuhan industri di daerah masing-masing.

“Itu sebabnya pemerintah bergerak cepat dengan melahirkan Dirjen Vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9).

Tak haya itu, lanjut Muhadjir, pihaknya juga mengaku melakukan perombakan kurikulum saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada tubuh SMK dengan melibatkan pelaku industri di dalamnya agar sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan saat siswa lulus sekolah.

“Jadi nanti yang menentukan kurikulum SMK bukan hanya pemerintah melainkan juga pelaku industri atau pemberi kerja. Bahkan kapasitasnya (intervensi kurikulum dari dunia industri) hingga 70 persen,” bebernya.

Bahkan, tambah dia, peranan SMK dan pelaku industri ini harus berjalan beriringan. “Peranan pemerintah daerah juga sangat penting. Artinya, jangan sampai ada sekolah SMK yang baru berdiri tapi belum memiliki koneksi dengan pelaku industri,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Muhadjir juga menyinggung terkait tantangan dalam membangunan SDM yang unggul menuju Indonesia Maju. Salah satunya adalah stunting, itu sebabnya dirinya sangat perhatian dengan generasi Indonesia bahkan sejak dalam kandungan.

Itu sebabnya, Kemenko PMK memiliki program untuk memperhatikan anak yang masih dalam kandungan agar tercukupi gizi dan kebutuhannya agar kelak menjadi generasi yang unggul.

“Tantangannya adalah, jumlah kasus stunting di negara kita ini masih sangat tinggi. Bukan hanya itu, yang mengurusi soal stunting terdapat 17 kementerian, artinya ‘terlalu banyak tangan’ pada akhirnya kurang keurus. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar dilakukan perombakkan birokrasi, sehingga jelas kementerian manakah yang paling bertanggung jawab dalam menangani hal ini,” pungkasnya.