Alihkan Anggaran untuk Covid-19, 25 Ribu Rapid Test Bakal Hadir di Makassar

KalbarOnline.com, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar berencana merevisi jumlah anggaran tanggap darurat Covid-19. Baik legislatif maupun eksekutif Makassar telah sepakat terkait penambahan anggaran tersebut dengan mengurangi biaya yang tidak mendesak di setiap SKPD, kemudian disatukan untuk biaya tanggap darurat penanganan Covid-19.

Kebijakan tersebut disepakati dalam meeting virtual yang digelar DPRD bersama Pemkot Makassar, Jumat malam (27/3/2020). Rapat online melalui aplikasi zoom ini dihadiri Ketua DPRD Rudianto Lallo, Wakil Ketua Andi Syuhada Sappaile, Wakil Ketua Andi Nurhaldin Nurdin Halid, Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir, Fatmawaty Wahyuddin, Sahruddin Said, Yeni Rahman, Budi Hastuti, Al Hidayat Samsu, dan anggota komisi D lainnya.

Sementara dari unsur pemkot dihadiri Sekda Muh Ansar, Kadis Sosial Mukhtar Tahir, Kepala BPBD Muh Rusli, Kadis Kesehatan Naisyah Tun Azikin, dan Kadis Pemadam Kebakaran.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Muh Ansar mengaku belanja tak terduga yang tersedia di sekretariat daerah sebesar Rp30 miliar. Sementara kebutuhan anggaran di setiap SKPD terungkap melebihi dari anggaran yang tersedia.

Dinas Kesehatan membutuhkan Rp26 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah butuh Rp4 miliar, Dinas Sosial memperkirakan akan menelan biaya Rp13 miliar sedang Dinas Pemadam Kebakaran butuh Rp87 juta.

Dinas Kesehatan akan fokus belanja 25 ribu rapid test, APD untuk seluruh tenaga medis di seluruh puskesmas dan rumah sakit, alat pengukur suhu, dan 1 juta masker untuk dibagikan ke warga Makassar yang membutuhkan.

Sementara, untuk BPBD Makassar akan menggunakan dana tersebut untuk pengadaan peralatan dan bahan disinfektan untuk disemprotkan secara masif di kota Makassar. Serta APD bagi seluruh petugas satgas, pengurus, pemandi jenazah dan penggali kubur.

Sementara Dinas Pemadam Kebakatan dan Dinas Sosial juga dalam waktu dekat akan mencairkan anggaran tanggap darurat untuk belanja logistik, dapur umum, dan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Selain itu pemerintah kota juga tengah menyiapkan ruangan isolasi di Rumah Sakit Umum Daya yang rencananya dapat menampung 40 pasien positif Covid-19.

Dari rincian kebutuhan itu, Wakil Ketua Komisi D Fatmawati Wahyuddin sepakat dan siap mendukung pemerintah kota dengan melakukan revisi anggaran, mengurangi biaya yang tidak mendesak di setiap SKPD kemudian disatukan untuk biaya tanggap darurat mengatasi virus Corona di Makassar. (endra)