Wamen ATR Harap Sutarmidji Jadi Panglima Reforma Agraria di Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Surya Tjandra mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya bersama Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, dirinya banyak mendapat masukan dari Gubernur dalam rangka melakukan reformasi agraria sesuai instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian ATR yakni selain sertifikasi lahan juga melakukan redistribusi lahan kepada warga yang belum memiliki lahan.

“Jadi pertemuan ini lebih ke silaturahmi kita (Kementerian ATR) untuk meminta masukan dan mohon bantuan kepada Gubernur. Karena Gubernur merupakan Ketua GTRA (Gugus tugas reforma agraria), jadi salah satu tantangan Presiden Jokowi kepada Kementerian ATR yakni selain sertifikasi juga redistribusi lahan kepada warga yang belum memiliki lahan,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Gubernur Sutarmidji di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (28/1/2020).

Menurutnya, proses sertifikasi lahan terbilang mudah. Pasalnya hanya menerbitkan sertifikat bagi masyarakat yang sudah memiliki lahan. Lain halnya dalam proses redistribusi lahan, menurutnya pada bagian ini yang cukup sulit.

“Kalau sertifikasi kan, orang yang sudah menguasai tanah, kita berikan sertifikat, itu relatif lebih mudah. Yang lebih sulit itu redistribusi lahan, kami butuh koordinasi dengan kementerian lain khususnya KLHK yang memang menguasai hutan terutama dengan Pemerintah Daerah,” tukasnya.

“Jadi tadi belajar banyak dari Pak Gubernur, banyak inisiatif, saya salut, terkesan banget dengan beliau, saya yakin kalau Pak Gubernur bisa memaksimalkan ini, target untuk melakukan redistribusi bisa tercapai. Karena di sini penting, termasuk hutan adat, supaya masyarakat punya aset yang bisa diberdayakan, bisa diagunkan dan sebagainya. Tapi Pak Gubernur pesan, agar redistribusi lahan itu jangan hanya diberikan ke individu kalau bisa kolektif dan dijaga agar jangan kemudian dilepas, itu kita setuju. Secara sistem itu haknya bisa kolektif, lalu bisa kita atur supaya desanya rapi, permukiman digeser, mana lahan untuk perkebunan dan sebagainya, itu namanya konsolidasi tanah, jadi tools-nya sudah ada, tinggal mesinnya bergerak dan itu butuh panglima, saya harap Pak Gubernur bisa menjadi panglima reforma agraria di Kalbar. Kita optimis bisa dieksekusi,” tandasnya. (Fai)