Pimpin Rapat Evaluasi P2EMAS 2019, Ini Harapan Wabup Askiman

KalbarOnline, Sintang – Wakil Bupati Sintang, Askiman memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (P2EMAS) yang dilangsungkan di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Jumat (13/12/2019).

Program ini sudah memasuki tahun kedua. Pada tahun pertama, program ini diimplementasikan pada tujuh desa di tujuh kecamatan. Di tahun kedua, semua kecamatan sudah melangsungkan program pada desa-desa yang ditunjukkan menjadi pilot projek.

“Saya memahami ada banyak kendala yang kita hadapi selama proses pelaksanaan program ini. Saya berterima kasih atas kerja keras kita semua yang mengupayakan program ini berhasil,” kata Askiman.

“Kita jadikan persoalan-persoalan itu sebagai penyemangat untuk kerja ke depan, ini progam baru memang untuk kita. Wajar saja masih banyak kendala dan rintangan yang dihadapi. Saya harap usai tiga tahun, kita sudah dapat pola kerja dan sistem kerja yang lebih baik,” timpalnya.

Pada kesempatan ini, Wabup Askiman mengulas beberapa kegiatan secara rinci dan khusus. Beliau langsung bertanya dan berdiskusi dengan fasilitator selama beberapa saat. Selain dengan para fasilitator, Askiman juga berdialog dengan para pelaksana teknis dari dinas-dinas terkait. Salah satu harapan Askiman, pada rapat berikutnya disajikan hasil kerja dalam bentuk audio visual.

“Fasilitator itu tugasnya juga memotivasi dan monitoring kegiatan, bukan hanya memfasilitasi penyaluran barang. Untuk laporan kita, tolong dibuat juga berupa video supaya lebih terlihat proses pelaksanaan kegiatannya,” pintanya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kartiyus menyebutkan bahwa program P2Emas ini belum dapat dinilai secara pasti tingkat keberhasilannya. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa aspek kerja yang muncul baru dan belum ada indikator nilainya. Dari 14 desa yang direncanakan ada dua desa yang nihil pengerjaan, karena ada kendala pada teknis administrasi pengadaannya, Desa Taok dan Desa Riam Panjang.

“Untuk tahun 2020 kita belum bisa mengembangkan program dengan melakukan penambahan desa binaan karena dana kita terbatas dan juga APBD kita banyak terserap untuk kegiatan pemilu baik pilkades maupun pilkada,” ungkap Kartiyus.

“Kita akan mengusahakan optimalisasi di desa-desa yang sudah ada dulu, apabila pada evaluasi berikutnya dirasa capaiannya masih kurang, kita akan ganti desa penerimanya,” pungkasnya. (*/Sg)