Ketua PGRI Kubu Raya: Guru Jangan Dibikin Ribet Dengan Hal Remeh Temeh

KalbarOnline, Kubu Raya – Ketua PGRI Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus mengatakan, ada sejumlah poin penting dari amanat Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim. Pertama, harus terjadi perubahan dan itu dimulai dari bawah, yakni dari guru. Namun ia mengungkapkan, saat ini salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah guru. Dan itu terjadi secara nasional.

“Sekarang mungkin 80 persen ruang kelas diisi oleh guru-guru non-PNS atau honor. Di Kubu Raya SD-SMP itu mendekati angka tiga ribuan jumlah guru honornya,” ungkap Frans, Senin (25/11/2019).

Namun, lanjutnya, tahun ini Bupati Kubu Raya telah mengambil kebijakan melalui APBD Perubahan untuk memberikan insentif.

“Hal itu sesuai dengan amanat Pemerintah pusat untuk memberikan apresiasi kepada guru Indonesia,” tambahnya.

Selain itu Frans mengungkapkan, sambutan Menteri Nadiem mengkonfirmasi fakta bahwa guru kerap dibebani dengan berbagai tugas administratif. Padahal Presiden Joko Widodo berulangkali menyampaikan agar guru hanya fokus pada proses belajar-mengajar.

“Jangan dibikin ribet. Nah, yang bikin ribet ini adalah para pemangku kepentingan di level kementerian. Yang masih banyak membuat kebijakan yang justru membuat para guru dan insan pendidik itu menjadi lebih banyak mengurusi masalah-masalah yang remeh temeh, yang tidak ada hubungan dengan proses belajar mengajar di kelas,” keluhnya.

Frans lantas mencontohkan, guru yang akan menjalani sertifikasi harus melakukan serangkaian proses yang berakibat meninggalkan tugas mengajar dalam jangka waktu lama. Padahal tenaga guru masih kurang. Sedangkan pengganti sementara dari guru tersebut didatangkan dari luar daerah, dengan kompensasi gaji yang kecil. Yang terjadi sang guru pengganti tak pernah muncul.

“Anggaran akhirnya jadi mengendap, kan rugi juga uang negara akhirnya. Karena orangnya tidak datang,” tandasnya. (ian)