Sutarmidji Minta Dinas PUPR Selektif Pilih Konsultan Pengawas

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk lebih selektif dalam memilih konsultan pengawasan pengerjaan proyek pemerintah. Sebab saat ini, dirinya banya menemukan konsultan pengawas yang bekerja dengan tidak baik.

“Kalau ada proyek di jajaran Pemerintah Provinsi ada masalah baik itu kaitan dengan pembayaran atau kemajuan fisik dan sebagainya itu ada masalah, saya minta aparat penegak hukum harus periksa konsultan pengawasnya,” tegasnya usai membuka Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2019 yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (6/3/2019).

Pasalnya, menurut Midji, selama ini yang selalu diperiksa terlebih dulu adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara konsultan pengawasnya tak tersentuh hukum.

“Selama ini PPK, kasihan juga kadang. Sedangkan konsultan pengawasnya, sudah dapat biaya konsultannya besar, tapi tak pernah tersentuh hukum. Padahal semua pembayaran itu dari laporan mereka, kemajuan fisiknya berapa dan sebagainya. Jadi saya minta konsultan pengawas yang terlebih dahulu diperiksa, termasuk kalau kualitasnya tak seusai dengan spek yang paling kena duluan itu konsultan pengawas, sepanjang PPK tidak bermain dengan proyek itu,” tukasnya.

“Kasian PPK menjadi sasaran padahal tidak ada bermain, karena mereka berdasarkan laporan dari konsultan pengawas dalam setiap proyek yang dilakukan,” timpalnya.

Sesalkan organisasi profesi tak hadiri forum perencanaan program pembangunan

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini turut menyesalkan organisasi profesi pekerjaan umum dan tata ruang yang tak hadir dalam forum tersebut. Sebab, tegas dia, forum tersebut cukup penting bagi organisasi profesi untuk mengetahui program kerja pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Sepanjang saya jadi Gubernur jangan lagi diundang mereka (organisasi profesi pekerjaan umum dan tata ruang), kalau diundang saya tak mau lagi buka acaranya. Artinya mereka jangan hanya sekedar bicara tentang hak-hak mereka tapi kewajiban mereka untuk mengetahui arah program pembangunan saja tak hadir, kita profesional saja sekarang,” tegasnya.

Organisasi profesi tersebut, kata dia, jangan hanya bisa mengkritik pemerintah daerah dalam program saja, namun tidak mau hadir dalam perencanaan program pembangunan pemerintah daerah. “Jangan hanya bisa mengkritik pemerintah, tapi tidak mau hadir dalam perencanaan program pembangunan,” tandasnya. (Fai)