Bupati Rusman Ali Tekankan 4 Indikator Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

HUT ke-62 Pemprov Kalbar

KalbarOnline, Kubu Raya – Peringatan HUT ke-62 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kubu Raya diperingati dengan upacara bendera. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali didapuk menjadi inspektur upacara yang dilangsungkan di halaman kantor Bupati Kubu Raya, Senin (28/1/2019).

Pada kesempatan itu, Bupati Rusman Ali menyampaikan amanat Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang mengatakan bahwa di usia ke-62 tahun ini telah banyak capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Capaian pembangunan itu merupakan sebuah proses yang harus dilanjutkan, karena para pejuang terdahulu telah melaksanakan pembangunan tersebut,” ucap Rusman Ali membacakan amanat Gubernur.

Gubernur turut menekankan salah satu visi dan misi Pemprov Kalbar 2019-2024 yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan 4 (empat) indikator penting yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi sebagai unsur utama.

Rusman Ali menyebut transparansi sebagai prinsip menjalankan pemerintahan yang bersifat terbuka, dengan harapan informasi dapat diakses pihak luar mulai masyarakat, pelaku usaha, hingga instansi pemerintah lainnya.

“Dengan adanya keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat merasakan manfaat, melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah dan akhirnya akan mendorong partisipasi semua pihak,” terangnya.

Selain transparansi, Bupati Rusman Ali menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ia mengatakan pembangunan tidak mungkin berjalan sendiri. Perlu partisipasi aktif dari berbagai komponen masyarakat. Misalnya partisipasi dalam perencanaan suatu kebijakan, di mana ada masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan.

“Terpenting adalah terintegrasinya harapan publik dalam proses pengambilan keputusan sekaligus sebagai sebuah tindakan preventif munculnya konflik sosial ketika kebijakan tersebut direalisasikan melalui perangkat daerah yang terkait,” tuturnya.

Indikator penting lainnya, lanjut Rusman Ali, adalah akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban atas berbagai aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah.

“Proses akuntabilitas juga secara terstruktur akan menggambarkan secara berimbang antara prestasi yang dicapai dan juga celah atau kekurangan dalam melaksanakan tugas tersebut,” terangnya.

Indikator terakhir, sambung Rusman Ali, adalah koordinasi. Koordinasi sangat penting demi mencapai kesamaan pandangan melalui komunikasi yang intensif, mulai dari Kepala daerah, Kepala perangkat daerah, para pejabat administrator, pengawas, hingga seluruh staf dalam mencapai kepentingan bersama.

“Dengan begitu, manakala tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, secara paralel daya saing pun akan meningkat. Ini penting karena dengan daya saing yang kompetitif, Kalimantan Barat dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik lagi,” pungkas Rusman Ali.

Turut hadir seluruh unsur forkompinda Kubu Raya, Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kubu Raya, tokoh masyarakat, tokoh agama di Kubu Raya dan para tamu undangan lainnya. (ian)