Sutarmidji Minta Pemerintah Daerah Evaluasi Penghematan Anggaran

Hadiri Seminar Bedah RAPBD Kota Pontianak TA 2019

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji menghadiri seminar bedah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pontianak tahun anggaran 2019. Seminar yang digelar Pemerintah Kota Pontianak ini merupakan wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Seminar yang menghadirkan para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan akademisi ini berlangsung di aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalbar, Rabu (31/10/2018).

Sutarmidji menjelaskan bedah anggaran yang rutin digelar setiap tahunnya oleh Pemkot Pontianak dinilainya sebagai bentuk keterbukaan dalam anggaran. Hal ini bertujuan supaya masyarakat mengetahui peruntukkan APBD digunakan untuk apa dan apa saja yang dikerjakan pemerintah.

“Perlu ada evaluasi untuk penghematan-penghematan terutama perjalanan dinas,” tegasnya.

Pemprov Kalbar, kata dia, telah mengalokasikan anggaran dari penghematan-penghematan sebesar Rp120 milliar untuk biaya pendidikan gratis bagi 140 ribu anak di Kalbar.

“Kita akan menghapus sebanyak mungkin mobil dinas dan motor dinas. Semuanya akan kita hapus dan tinggal beberapa saja supaya kerja bagian aset tidak repot,” tegasnya.

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini berharap pengelolaan anggaran dilakukan secara baik, setransparan mungkin. Selain itu, Sutarmidji juga menegaskan bahwa bedah anggaran akan dilakukannya juga di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Tahun 2019 ini belum tapi evaluasinya akan kita lakukan seperti ini. Insya Allah tahun 2020 bedah APBD ini akan kita lakukan, karena kalau kita lakukan sekarang waktunya tidak pas,” ujarnya.

Sutarmidji berpesan kepada Pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar agar terus melakukan penghematan belanja terutama untuk hal-hal yang dirasa kurang penting.

“Gunakanlah APBD yang terbatas itu untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan untuk menekan angka kemiskinan dan kebutuhan percepatan arus barang dengan transportasi yang memadai,” pesannya.

Untuk APBD Provinsi Kalbar sendiri, Sutarmidji menargetkan sebelum akhir November ini sudah harus rampung. (Fat)