KalbarOnline, Pontianak – Selama tiga hari sejak Senin (7/10/2018) hingga Rabu (10/10/2018) Gubernur Kalbar, Sutarmidji didemo sekelompok massa yang menamakan diri sebagai aliansi rakyat penegak demokrasi.
Setidaknya ada tujuh poin tuntutan massa ini, namun yang menjadi atensi massa ini ada dua poin diantaranya mengenai dinonaktifkannya M Zeet Hamdy Assovie sebagai Sekda Kalbar dan penundaan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Landak dan Bengkayang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar lantaran mengalami defisit anggaran sehingga Gubernur Kalbar, Sutarmidji dihadapkan pada dua pilihan.
Baca Juga: Inilah Daftar Paket Proyek yang Ditunda Pemprov Kalbar untuk Landak di Tahun Anggaran 2018
Baca Juga : Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi Datangi DPRD Kalbar, Ini Jawaban Para Dewan
Pilihan tersebut yakni apakah melanjutkan proyek pembangunan yang sudah direncanakan atau menunda membayarkan dana hasil bagi pajak ke Kabupaten dan Kota se-Kalbar sebesar kurang lebih Rp600 miliar.
Sutarmidji dalam hal ini berdasarkan analisa dan kajiannya lebih mengutamakan membayar dana hasil pajak ke Kabupaten dan Kota se-Kalbar dengan berbagai alasan yang rasional. Simak penjelasan Gubernur Sutarmidji selengkapnya di video berikut.
KalbarOnline.com – Sebanyak 29 anggota Panwaslu Kelurahan se-Kota Pontianak dilantik oleh Ketua Bawaslu Kota Pontianak…
KalbarOnline.com – Sebanyak 637 Jemaah Calon Haji (JCH) dari Kota Pontianak diberangkatkan menuju Bandara Hang…
KalbarOnline.com – Tanggal 1 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Untuk memperingati hari…
KalbarOnline, Putussibau - Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Hendrawan membuka pelatihan profesionalisme personel Intelkam Polres Kapuas…
KalbarOnline.com – Beredar di media sosial sebuah video seorang suami di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten…
KalbarOnline.com – Penjabat (Pj) Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya menghadiri upacara peringatan Hari ulang tahun…
Leave a Comment