KalbarOnline, Pontianak – Selama tiga hari sejak Senin (7/10/2018) hingga Rabu (10/10/2018) Gubernur Kalbar, Sutarmidji didemo sekelompok massa yang menamakan diri sebagai aliansi rakyat penegak demokrasi.
Setidaknya ada tujuh poin tuntutan massa ini, namun yang menjadi atensi massa ini ada dua poin diantaranya mengenai dinonaktifkannya M Zeet Hamdy Assovie sebagai Sekda Kalbar dan penundaan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Landak dan Bengkayang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar lantaran mengalami defisit anggaran sehingga Gubernur Kalbar, Sutarmidji dihadapkan pada dua pilihan.
Baca Juga: Inilah Daftar Paket Proyek yang Ditunda Pemprov Kalbar untuk Landak di Tahun Anggaran 2018
Baca Juga : Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi Datangi DPRD Kalbar, Ini Jawaban Para Dewan
Pilihan tersebut yakni apakah melanjutkan proyek pembangunan yang sudah direncanakan atau menunda membayarkan dana hasil bagi pajak ke Kabupaten dan Kota se-Kalbar sebesar kurang lebih Rp600 miliar.
Sutarmidji dalam hal ini berdasarkan analisa dan kajiannya lebih mengutamakan membayar dana hasil pajak ke Kabupaten dan Kota se-Kalbar dengan berbagai alasan yang rasional. Simak penjelasan Gubernur Sutarmidji selengkapnya di video berikut.
KalbarOnline, KKU - Pihak kepolisian menduga adanya upaya “penghilangan” keterangan saksi dan alat bukti dalam…
KalbarOnline, Bali - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)…
KalbarOnline, Jakarta - Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson mengungkapkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat…
KalbarOnline, Jakarta - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor…
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menerima kunjungan Tim Sekretariat Jenderal Dewan…
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari…
Leave a Comment