BPK RI Imbau Pengelolaan Keuangan Daerah Penuhi Unsur Mensejahterakan Rakyat

KalbarOnline, Pontianak – Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., PhD mengapresiasi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat yang telah berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tercermin pada peningkatan perolehan opini WTP. Untuk diketahui, tahun 2017 ada 9 Pemerintah Daerah yang mendapat WTP dan tahun 2018 berhasil naik menjadi 11.

Hal ini dikatakannya saat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK dari yang sebelumnya dijabat Dra. Ida Sundari, M.M kepada Joko Agus Setyono, SE, Ak, CA, yang berlangsung di Gedung BPK perwakilan Kalbar, Jumat (7/9/2017).

Ia berharap bahwa opini WTP yang sudah dicapai berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

“Saya menghimbau kepada Kepala Daerah, para pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi juga memenuhi unsur mensejahterakan rakyat. Dalam UUD 1945, jelas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Anggota BPK RI ini.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ida Sundari atas kontribusi terbaiknya untuk BPK selama menjabat Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar dan Harry berharap dengan jabatan baru Ida Sundari sebagai Inspektur Utama, kinerja dan sumbangan pemikirannya dalam manajemen pemeriksaan internal dapat terus ditingkatkan.

“Kepada Pak Joko Agus Setyono, saya berpesan agar dapat meneruskan program-program yang selama ini telah dirintis oleh pejabat sebelumnya. Kehadiran BPK di Kalbar merupakan amanah Undang-undang. Dengan keberadaan tersebut diharapkan lebih mendekatkan BPK dengan obyek pemeriksaannya sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik dapat terwujud,” tukasnya.

Sertijab tersebut turut dihadiri Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, SH., M.Hum, Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., PhD, sejumlah pejabat BPK lainnya, unsur Forkopimda Kalbar, serta sejumlah Walikota dan Bupati se-Kalbar. (Fat)