KalbarOnline, Nasional – Setelah melalui proses pembahasan yang panjang sejak Jumat (17/8/2018) Minggu lalu, akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan status Vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) diperbolehkan untuk imunisasi karena tiga hal.
“Pertama, terdapat kondisi keterpaksaan (Dharurat Syar’iyah). Kemudian belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci,” ungkap Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH. Asrorun Ni’am Sholeh, usai rapat pleno penentuan status vaksin di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin (20/8/2018) malam.
“Ketiga, ada keterangan ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin halal,” imbuhnya.
Baca: Kondisi Mendesak, MUI Fatwakan Penggunaan Vaksin MR Mengandung Babi Mubah
Baca: Mengandung Babi dan Organ Manusia, MUI Gelar Pleno Putuskan Status Vaksin MR
Baca: Soal Vaksin MR Mengandung Babi dan Organ Manusia, Ini Kata Kadiskes Sekadau
Baca: Penolakan Imunisasi MR, Ini Penjelasan Kadis Kesehatan KKR
Demikian dilansir dari situs resmi Majelis Ulama Indonesia.
Ia juga menggarisbawahi bila sudah ada vaksin serupa yang halal dan suci, maka hukum vaksin MR yang digunakan saat ini kembali pada asalnya yaitu haram digunakan karena mengandung zat haram dalam proses pembuatannya.
Untuk itu, Ni’am menegaskan, pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus lebih lagi menjamin tersedianya vaksin halal guna kepentingan masyarakat. Selain pertimbangan kesehatan, pemerintah juga perlu memerhatikan aspek keagamaan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga masyarakat merasa aman.
“Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan,” tegasnya.
Sebagai perwakilan Komisi Fatwa MUI, Ni’am meminta produsen vaksin MR yaitu SSI berupaya untuk menyediakan produk vaksin halal serta mensertifikasi produk tersebut sesuai dengan UU Jaminan Produk Halal (JPH).
Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah terus mendorong pihak-pihak terkait seperti WHO maupun negara-negara berpenduduk Muslim memerhatikan kebutuhan umat Islam terhadap obat-obatan yang halal dan suci.
“Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk Muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal,” pungkasnya. (ian)
KalbarOnline, Pontianak – Daniel Edward Tangkau kembali terpilih sebagai Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Provinsi…
KalbarOnline, Nasional - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik argumentasi Ketua KPU RI, Hasyim…
KalbarOnline, Pontianak - Belakangan ini publik dihebohkan dengan laporan dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan…
KalbarOnline, Pontianak - Pelajar SMK Negeri 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil merakit sebuah…
KalbarOnline, Pontianak - Salah satu event wisata budaya yang digelar setiap tahun di Rumah Radakng,…
KalbarOnline, Pontianak - Pekan Gawai Dayak ke-XXXVIII Tahun 2024 Kalimantan Barat akan digelar pada 20…
Leave a Comment