Pontianak Terpilih Sebagai Open Data secara Nasional

Dinilai Sangat Baik dalam Keterbukaan Data

KalbarOnline, Pontianak – Kota Pontianak terpilih sebagai pilot project open data secara nasional. Hal ini lantaran Pontianak dinilai layak dan sangat terbuka dalam pemaparan data kepada publik. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima kunjungan rombongan dari pemerintah pusat, yang terdiri dari Kementerian Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri dan empat instansi lainnya.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempromosikan keterbukaan pemerintah, salah satunya pengembangan satu data (one data) dan open data. Direktur Aparatur Negara Kementerian Bappenas, Siliwanti menyebut, Kota Pontianak dinilai sudah sejak lama menerapkan keterbukaan data. Apalagi banyaknya partisipasi publik di kota ini juga menjadi salah satu bentuk adanya keterbukaan. Salah satunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Di Pontianak ada keunikan khusus bicara tentang partisipasi masyarakat di mana jalan di gang-gang dibangun atas partisipasi masyarakat, Pemkot hanya memberikan bantuan material. Ini menandakan keterbukaan di sini sudah sangat baik,” ujarnya saat ditemui di Kantor Wali Kota, Rabu (25/1).

Menurutnya, sejatinya, keterbukaan itu bagaimana membangun relasi antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Dengan partisipasi masyarakat seperti yang ada di Pontianak, dinilai Siliwanti, mengindikasikan Pemkot sudah terbuka memberikan informasi sehingga masyarakatnya mau berkontribusi.

“Itu salah satu contoh yang paling baik,” tuturnya.

Dijelaskannya, awal tahun 2017 ini, baru dua kota yang menjadi sasaran pihaknya dalam mensosialisasikan one data ini, yakni Mojokerto dan Pontianak. Siliwanti mengakui, untuk Pemkot Pontianak, dalam penerapan one data sudah siap, pihaknya hanya memastikannya. Bahkan, ia menilai tidak butuh waktu lama untuk mempersiapkan penerapan one data di Kota Pontianak. Kedatangan pihaknya hari ini untuk melakukan sosialisasi sebagai langkah awal terkait satu data.

“Besok, ada assesment untuk melihat kesiapan Pontianak. Open data itu sebenarnya sudah harus dilakukan seluruh daerah,” tandasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Uray Indra Mulya menambahkan, banyak hal terkait keterbukaan data seperti misalnya APBD yang bisa diakses publik, baik melalui website, media cetak dan lainnya. Data-data lainnya seperti data penduduk miskin dan banyak lagi yang bisa diakses publik.

Apalagi dengan adanya Pontianak Command Centre (PCC) semua itu lebih terekspos.

“Ke depan, semua data yang ada di OPD bisa diintegrasikan di sini, cukup mengakses di satu pintu atau satu data,” sebutnya.

Kunjungan pemerintah pusat ini, kata Uray, untuk melihat kebutuhan yang masih belum terpenuhi. Misalnya aplikasi, pemerintah pusat akan membantu dalam memenuhi aplikasi yang dibutuhkan Pemkot. Hasil dari kunjungan ini, dituangkan dalam instrumen yang dibahas dalam workshop yang digelar di sini.

“Kita sangat terbantu sekali sebab memang sudah saatnya ini diterapkan secara nasional satu data saja. Open data ini bisa dibuka dan diakses oleh berbagai pihak,” jelasnya.

One data adalah sebuah inisiatif Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

Melalui One Data, Kantor Staf Presiden mendukung dan berupaya penuh untuk melakukan pembenahan atas data pemerintah Indonesia. Data tersedia dalam format terbuka dan mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. (Fat/Jim Hms)