Harisson Buka Bimtek Replikasi Desa Anti Korupsi bersama KPK RI

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat Gubernur Provinsi Kalbar, Harisson membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Replikasi Desa Anti Korupsi Tahun 2024, di Hotel Orchardz Perdana Pontianak, Kamis (22/02/2024).

Kegiatan itu dihadiri tim dari KPK RI, kepala dinas terkait Pemprov Kalbar, Kepala Desa Replika Percontohan Desa Anti Korupsi se-Kalimantan Barat, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Alfian.

Harisson menerangkan, pada tahun 2022, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau telah berhasil menjadi percontohan desa anti korupsi dari KPK RI.

Penilaian Desa Anti Korupsi diperoleh berdasarkan evaluasi dari tim lintas instansi yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Inspektorat Provinsi Kalbar dan Inspektorat Kabupaten Sekadau.

Desa Mungguk telah berhasil melewati tahapan penilaian tersebut tentunya tidak lepas dari peran masyarakat dan pemerintahan yang bersinergi dalam melakukan pengawasan dan pelayanan.

Untuk tahun 2023, sesuai amanah KPK, Pemerintah Provinsi Kalbar telah melaksanakan tindak lanjut dari replikasi desa antikorupsi dengan meminta pemerintah kabupaten mengusulkan 3 desa yang layak menjadi desa anti korupsi di setiap kabupaten, yang mana usulan-usulan desa anti korupsi setiap kabupaten dinilai berdasarkan 5 komponen dan 18 indikator penilaian desa anti korupsi.

Penilaian dilakukan oleh Tim Replikasi Desa Antikorupsi Provinsi Kalbar yang terdiri dari unsur Inspektorat Provinsi Kalbar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK, dalam hal ini Direktur Pembina Peran serta masyarakat KPK RI, Ketua Satgas Direktorat Pembinaan, peran serta masyarakat, KPK RI, yang hal ini memberikan bimbingan kepada kita semua,” katanya.

“Kepada para kepala desa agar nanti di desa ini integritasnya, kejujurannya benar-benar terjaga sehingga uang yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada desa itu benar-benar dapat membuat masyarakat di desa itu sejahtera,” sambung Harisson.

Dirinya berharap, kedepannya semua pihak memiliki keyakinan untuk terus bergerak menuju integritas dan ditanamkan kepada masyarakat.

“Untuk itu memang harus dimulai dari diri kita dulu. Ini PR besar negara mulai dari bangku pendidikan dari PAUD, SD itu sudah kita mulai, seperti Jepang tanamkan kejujuran, integritas, disiplin dan kerja keras karena sekolah itulah tempat mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang jujur, dan dimulai dari gurunya,” terangnya.

Harisson juga menyampaikan, bahwa Pemprov Kalbar sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan diharapkan desa-desa juga sudah menggunakan sistem elektronik.

“Jadi semua surat menyurat termasuk juga nanti transaksi itu sudah digital semua, jadi lebih baik membelanjakan uang kegiatan dan lain-lainnya itu menggunakan elektronik, sehingga tercatat secara digital dan mudah mempertanggungjawabkannya,” kata Harisson.

“Jadi kalau sudah kita gunakan transaksi elektronik itu sudah sedikit mengurangi kecurigaan-kecurigaan,” imbuhnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News