Usai Rapat dengan Mendagri, Harisson Minta Kabupaten Kota Perhatikan Indeks Perkembangan Harga

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson memerintahkan seluruh pemerintah kabupaten kota serius memperhatikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Lantaran IPH tersebut menurutnya akan berpengaruh terhadap pergerakan inflasi.

Hal tersebut diungkapkan Pj Gubernur Harisson usai rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual di Ruang Analisis Data (DAR), Kantor Gubernur, Rabu (27/12/2023).

Harisson mengingatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk sering turun ke pasar melihat secara langsung harga dan permasalahan di pasar-pasar, dan memastikan harga bahan pokok tetap terkendali di tengah-tengah masyarakat.

“TPID itu harus benar-benar memperhatikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) karena itu nanti yang akan membentuk inflasi,” katanya.

Harisson menambahkan, untuk perkembangan inflasi di Kalbar pada November 2023 ini, berada pada angka 2,01 persen. Angka tersebut menempatkan Kalbar masuk dalam tiga provinsi dengan inflasi terendah se-Indonesia, setelah Aceh dan Papua.

Hal ini menurutnya merupakan dampak upaya pengendalian inflasi yang terus digencarkan Pemprov Kalbar.

“Jadi untuk inflasi di Kalbar pada November, kita (Kalbar) di angka 2,01 persen. Ini berarti kita tiga provinsi dengan inflasi terendah setelah Aceh dan Papua,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov terkait penurunan angka inflasi sudah cukup berhasil. Seperti operasi pasar, dan gelar pangan murah yang rutin dilaksanakan di sejumlah daerah se-Kalbar.

“Karena kita (pemprov) sering melaksanakan pengendalian harga di pasar, beberapa kabupaten melakukan operasi pasar, gelar pangan murah, lalu kita juga melakukan pembagian-pembagian bahan kebutuhan pokok (bapok),” jelasnya.

Dikatakan Harisson, pemprov juga melaksanakan gerakan tanam cabai untuk mengantisipasi tingginya harga cabai rawit di pasaran. Menurut Harisson, jika masing-masing rumah tangga mau menanam cabai, maka kebutuhan konsumsi sehari-hari bisa tercukupi tanpa harus membeli cabai di pasar.

“Ini akan kita (pemprov) galakkan karena cabai ini akan naik harganya apalagi menjelang natal dan tahun baru. Ditambah situasi el-nino curah hujan tinggi sekarang ini akan menyebabkan gangguan produksi cabai,” paparnya.

Lewat program tersebut, Pemprov Kalbar melalui dinas terkait akan membagikan bibit cabai ke rumah tangga yang membutuhkan. Dalam hal ini, peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) juga akan dilibatkan.

“Karena ini menyangkut kegiatan ibu-ibu di rumah dengan memanfaatkan pekarangan. Kami mengharapkan nanti kerjasama dengan TP-PKK provinsi maupun kabupaten/kota untuk pencanangan, dan menggalakkan gerakan menanam cabai di Kalbar,” pungkasnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News