Harisson Hadiri Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi Nasional

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (11/12/2023).

Rakor ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Ruang Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat.

Dari Pemprov Kalbar, rakor inflasi ini diikuti oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson, dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito mengatakan, sebagai kilas balik dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis awal bulan tanggal 1 Desember 2023, inflasi tahun ke tahun (November 2023 terhadap November 2022) yakni 2,86%.

“Bahwa tingkat inflasi tahunan November mengalami kenaikan. Inflasi bulan ke bulan November 2023 terhadap Oktober 2023 0,38%, sementara inflasi tahun kalender November 2023 terhadap Desember 2023 yakni 2,19,” tutur Tito Karnavian.

Sebagai informasi, Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi pada minggu ke-1 Desember tahun 2023, Provinsi Kalteng berada di 0,90%.

Pada kesempatan tersebut. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan terkait tinjauan inflasi dan IPH minggu ke-1 Desember 2023, di mana berdasarkan data SP2KP—pencatatan tanggal 4 – 8 Desember 2023 bahwa ada beberapa kabupaten/ kota yang perlu menjadi perhatian bersama karena perubahan IPH diatas 5%.

Adapun 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi, diantaranya Minahasa 7,21%, Halmahera Selatan 6,49%, Donggala 6,31%, Tomohon 6,05%, Bolaang Mongondow 5,82%, Bone Bolanga 5,53%, Kabupaten Gorontalo 5,49%, Bitung 5,38% dan Luwu 5,31%.

Adapun 10 kabupaten/ kota dengan penurunan IPH tertinggi diantaranya Bandung Barat -6,24%, Lombok Timur -5,80%, Muna Barat -4,62%, Lombok Barat -4,28%, Boalemo -3,47%, Pasuruan -2,74%, Sarolangun -2,34%, Ogan komering Ulu Selatan -2,20%, Lembata -2,02% dan Buton Tengah -1,98%.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar 3 persen poin. Ada 343 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH di minggu ke-1 Desember 2023 dan ada 53 kabupaten/kota yang mengalami IPH.

Lebih lanjut dijelaskannya, dari 88,46% kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Mesuji dengan nilai IPH 5,28%. Hampir semua di kabupaten/kota di Kawasan Sumatera, komoditas terbesar yang memberikan andil terhadap kenaikan IPH adalah cabai rawit dan cabai merah.

Kemudian dari 86,52% kabupaten/ kota di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Karawang dengan nilai IPH 3,78%.

“Hampir semua di kabupaten/kota di Kawasan Pulau Jawa, komoditas terbesar yang memberikan andil terhadap kenaikan IPH adalah beras, cabai merah, pisang, cabai rawit, bawang merah, jeruk, minyak goreng, udang basah dan tempe,” katanya.

Selanjutnya, dari 75,12% kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Minahasa dengan nilai IPH 7,21%.

“Hampir semua di kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera, komoditas terbesar yang memberikan andil terhadap kenaikan IPH, diantaranya cabai rawit, cabai merah, bawang merah, pisang, beras, ikan kembung, daging ayam ras dan udang basah,” ungkap Amalia.

Dirinya mengatakan, dalam lima tahun terakhir, selalu terjadi inflasi pada bulan Desember. Tingkat inflasi Desember lebih tinggi dibandingkan inflasi November, serta waspada kenaikan harga beberapa komoditas menjelang natal dan tahun baru antara lain tarif angkutan udara, telur ayam ras dan daging ayam ras. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News