Rakor di Istana, Pj Gubernur Kalbar Terima 7 Arahan Presiden

KalbarOnline, Jakarta – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menghadiri Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Senin (30/10/2023).

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut, juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dalam arahannya, presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.

“Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan,” katanya.

Selain itu, presiden juga menginstruksikan daerah agar mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Karena, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.

“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 Kg, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” lanjutnya.

Presiden juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi.

“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,” ujarnya.

Kemudian dalam hal reformasi birokrasi, presiden menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Ia menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.

“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” ujarnya.

Kemudian, dalam mengantisipasi terjadinya pergolakan di masyarakat, ia meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),” katanya.

Terakhir, presiden juga mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri.

“Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” ujarnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News