Fraksi DPRD Kapuas Hulu Soroti dan Pertanyakan Transfer Belanja Daerah, Silpa hingga Pembayaran TPP ASN

KalbarOnline, Putussibau – DPRD Kabupaten Kapuas Hulu kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (23/09/2023).

Rapat paripurna kedua yang dipimpin Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi tampak dihafiri Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, Wakil Ketua DPRD Razali, Wakil Ketua DPRD Hairudin, Sekda Mohd Zaini, Anggota DPRD, Plt Sekwan Nazaruddin. Sejumlah kepala, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi OPD Kabupaten Kapuas Hulu.

Fraksi Partai Nasdem melalui Chairani mengatakan, mendengar pidato pengantar Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu tentang APBDP tahun anggaran 2023, pihaknya memberikan masukan serta pertanyaan tentang penyusunan anggaran harus berdasarkan asumsi ekonomi nasional maupun asumsi ekonomi daerah.

“Dan kami meminta penjelasan tentang belanja daerah di bagian D,” katanya.

“Dalam hal ini, kami pertanyakan (silpa) seharusnya menjadi Rp 30 miliar lebih atau 2 persen atau salah di mana? Karena ini adalah dokumen serta adanya belanja tidak terduga dan belanja transfer silpa tahun 2020, 2021 dan silva 2022,” lanjut Chairani.

Ia meminta, penggunaan anggaran seharusnya dikonsultasikan dan dikoordinasikan dulu dengan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga  Pemerintah Daerah tidak mengabaikan tupoksi DPRD itu sendiri.

“Sebesar apapun silpa itu harus dikonsultasikan dulu kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Chairani.

Fraksi PDIP melalui Alexander Trifanto menyampaikan, perubahan anggaran daerah tahun 2023 adalah merupakan keuangan rutin daerah yang dikelola dengan transparan dan akuntabel dan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan daerah.

“Penyusunan anggaran secara keseluruhan mengalami perubahan. Setelah kami mendengar, mempelajari pidato pengantar Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, maka kami fraksi PDIP mempertanyakan sektor serta sumber dari mana saja dari anggaran transfer tersebut, pendataan transfer itu dari mana saja dan dari sumber apa saja,” tanya Trifanto.

Sementara itu, fraksi Gerindra melalui  Erwan Sanusi mempertanyakan belanja dari dana alokasi umum khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penyesuaian terhadap belanja kegiatan pemilu serentak tahun 2024.

“Serta (Gerindra) mempertanyakan berapa jumlah persentase anggaran yang mengalami penyesuaian di APBD Perubahan tahun 2023,” kata dia.

Selanjutnya, Fraksi PPP melalui Joni Kamiso mempertanyakan kapan pengoperasian kapal fery penyebrangan di Semitau oleh BUMD Uncak Kapuas. Karena disampikannya, jika kapal fery itu sudah beroperasi, maka akan mampu meningkatkan dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Maka kami dari fraksi PPP meminta kepada saudara Bupati Kapuas Hulu untuk memerintahkan BUMD Uncak Kapuas untuk mengoperasikan kapal fery tersebut,” katanya.

Selain itu, fraksi PPP juga mempertanyakan atas ringkasan APBD P tahun 2023 untuk mudah dipahami dan dimengerti, sehingga tentang APBDP Kapuas Hulu tahun anggaran 2023 untuk mempertimbangkan kondisi riil keuangan yang dihadapi serta memperhatikan kondisi keuangan daerah saat ini.

“Supaya tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah (eksekutif) dengan legislatif,” ujarnya.

Kemudian, fraksi PPP memandang adanya kejanggalan dalam rapat KUA PPAS tentang perubahan APBD tahun 2023 antara pemerintah (eksekutif) dengan legislatif yang dibahas beberapa hari lalu bersama Wakil Bupati Kapuas Hulu.

“Ada beberapa poin yang menjadi catatan fraksi PPP tentang rincian penambahan dan pengurangan APBD 2023 yaitu besarnya anggaran porkofim yang kami anggap tidak relevan, anggaran belanja di OPD agar adanya pemangkasan 2 persen, tetapi ini masih rencana belum terealisasi, anggaran belanja untuk OPD dipangkas 2 persen untuk apa saja,” terangnya.

Adanya kebijakan alternatif dari  pemerintah (eksekutif) untuk menutupi defisit anggaran tahun 2023, pihaknyabmempertanyakan kenapa harus menunda pembayaran TPP PNS hingga Desember 2023, apakah tidak ada langkah lain dari pemerintah daerah.

“Sedangkan kita ketahui bersama pembayaran TPP sangat dibutuhkan ASN yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu guna untuk menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu,” katanya.

Sedangkan untuk riil yang lain adalah kondisi ruas Jalan Merdeka, Jalan Flamboyan dan Jalan Dokter Syamsudin di dalam Kota Putussibau rusak yang terdampak dari pembangunan lainya.

“Fraksi PPP meminta dinas terkait melalui UPJJ untuk memperbaiki kerusakan  beberapa ruas jalan tersebut. Ini untuk kebaikan kita semua agar Kabupaten Kapuas Hulu semakin hebat,” pungkas Joni Kamiso. (Ishaq)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News