Wabup Ketapang Sebut Penanganan Stunting Merupakan Tanggung Jawab Bersama

KalbarOnline, Ketapang – Wakil Bupati Ketapang, Farhan membuka Kegiatan Rembuk Stunting dengan tema “Bebaskan Keluarga dari Stunting Menuju Generasi Ketapang Yang Sehat, Cerdas dan Produktif Tahun 2023 di Kabupaten Ketapang”, pada Rabu (17/05/2023), di Hotel Grand Zuri Ketapang.

Tujuan selenggarakan kegiatan ini adalah membangun komitmen bersama dalam upaya mengatasi stunting di Kabupaten Ketapang.

“Kita semua tentunya sudah sangat mengetahui, bahwa stunting adalah permasalahan serius yang harus segera ditangani dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia saat ini dan kedepannya,” ujar wabup saat menyampaikan sambutannya.

Lebih lanjut menurutnya masalah stunting tidak bisa diabaikan penanganannya karena dampaknya jangka panjang sehingga tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang seketika.

“Oleh karena itu, dalam penanganan stunting ini harus melihat banyak aspek, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga maupun aspek perilaku,” ujarnya.

Artinya, ditambahkan wabup bahwa pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen dari semua pihak untuk mewujudkan generasi tangguh, sehat dan cerdas.

Wabup menerangkan, saat ini data prevalensi Kabupaten Ketapang di tahun 2022, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah sebesar 22,3% turun 1,3% dari tahun 2021 (23,6%). Sedangkan target nasional sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 14%.

“Hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab berat bagi Kabupaten Ketapang yang tertinggal 1 tahun lebih untuk menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 8,3%,” terangnya.

“Walaupun demikian, kita jangan pernah, intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting harus tetap dijalankan secara berkelanjutan sampai kepada kelompok keluarga baik di desa maupun di kota,” tambahnya.

Wabup mengatakan, bahwa penanganan stunting memerlukan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah desa. sebagai penggerak program, pemangku kepentingan yang lain juga seperti dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa dan akademisi di tingkat lokal.

“Pada hari ini, seluruh stakeholder kita hadirkan, dengan tujuan agar kita dapat menyamakan persepsi, membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih tepat dan terukur dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Ketapang,” tutur wabup.

Selanjut beliau menegaskan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Ketapang untuk menyusun program dan strategi pendampingan Kecamatan dan desa yang prevalensi stuntingnya tinggi.

“Khusus untuk 27 desa lokus tahun 2023, dan 14 Desa lokus tahun 2024 menjadi perhatian serius bagi perangkat daerah, desa/kelurahan maupun stakeholder  lainnya untuk mendukung pelaksanaan di masing-masing lokus tersebut,” tegasnya.

Beliau juga mengingatkan agar para peserta memberikan keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan sehingga dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Rembuk stunting pada hari ini akan menjadi acuan untuk rapat koordinasi TPPS Ketapang. Maksimalkan pertemuan ini untuk menggali dan merumuskan hal-hal yang strategis,” pungkas wabup.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara teratur, terarah melalui kerja nyata, tuntas, cerdas dan berkualitas.

Turut hadir Forkopimda Ketapang, Asisten Sekda Pemerintahan dan Kesra Ketapang, Kepala OPD terkait, PKK Kabupaten Ketapang, dharma wanita, Bhayangkari Ketapang, para camat, IBI, IDI, perwakilan perusahaan dan lainnya. (Adi LC)