Sekda Harisson: Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci Percepatan Pembangunan di Daerah!

KalbarOnline, Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson menekankan bahwa terobosan-terobosan harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan segala hambatan atau permasalahan yang dihadapi. Utamanya dalam mempercepat pencapaian target pembangunan di daerah.

Namun lebih dari itu sekda mengingatkan, bahwa inovasi yang telah dibuat hanya merupakan alat bantu dalam pencapaian target yang diinginkan, karena yang lebih penting adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri.

“Pemerintah hanya mencetuskan suatu gerakan, inovasi dan suatu terobosan, selanjutnya diharapkan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang memainkan suatu program inovasi,” jelasnya.

Hal itu disampaikan Harisson saat membuka Rapat Koordinasi Internalisasi Kegiatan Prioritas Kementerian Dalam Negeri, di Gedung Pelayanan Terpadu, Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (04/04/2023).

Oleh sebab itu, Harisson menjelaskan, bahwa inovasi-inovasi yang diciptakan dan dikembangkan harus lah berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di perangkat daerah. Sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah daerah, yakni kesejahteraan masyarakatnya dapat dengan mudah untuk dicapai.

“Peran serta masyarakat itu justru mempercepat tercapainya target atau program-program pemerintah daerah,” tekannya lagi.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri pada Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Di mana inovasi tersebut akan dinilai oleh pemerintah pusat.

“Bukan hanya inovasi, tetapi juga keseluruhan kinerja penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan evaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.

Yusharto menerangkan, alat ukur yang sudah dikembangkan dalam melakukan penilaian tersebut diantaranya yakni Indeks Inovasi Daerah, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.

“Khusus untuk indeks-indeks yang sudah diterapkan yaitu Indeks Inovasi Daerah, dan untuk Kalimantan Barat, indeks ini sudah dari awal ikut mengalami perkembangan sejak awal mengikuti, yaitu dari Tahun 2017 pada posisi urutan 3 dari bawah, akhirnya berkembang menjadi urutan 13, 14,” kata Yusharto.

“Dan pada saat ini kita akan berupaya untuk menjadikan indeks itu di atas skor 60 untuk bisa menjadi sangat inovatif,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu, Yusharto juga mengungkapkan, terdapat beberapa daerah dengan spesifikasi wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat yang memiliki prestasi cukup bagus, yaitu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau.

“Mudah-mudahan pada level yang normal yang bukan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal ini akan memiliki indeks yang cukup baik, sehingga daya saingnya pada tingkat nasional menjadi lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, bahwa kedatangan pihaknya ke provinsi ini dalam rangka untuk melakukan sinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, agar indeks inovasi kedepan akan semakin baik dan bisa menjadikan daya saing, berikut kesejahteraan masyarakat yang juga ikut menjadi lebih baik.

“Indeks ini akan mendapatkan dana insentif daerah apabila memiliki kecenderungan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan, ditambah dengan beberapa indikator yang terus berkembang yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan,” tutupnya. (Jau)