Pemprov Kalbar Masuk 10 Besar Indeks Implementasi Harmonis

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Top 10 Nilai Harmonis tingkat provinsi dalam Implementasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK dari ACT Consulting Internasional, Rabu (29/03/2023).

Penghargaan ini diterima secara langsung oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji, pada kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Provinsi Kalbar, di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar.

PEKPPP merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Pada prinsipnya, mekanisme PEKPPP dibagi dalam beberapa tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, penyampaian hasil, pemeringkatan serta pemberian penghargaan.

Kementerian PANRB juga telah menerbitkan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1/2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan evaluator dalam melaksanakan penilaian.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Sutarmidji mengungkapkan, bahwa dalam rangka peningkatan tampilan atau performa dari masing-masing pemerintah daerah harus banyak melakukan inovasi.

“Inovasi ini bagian dari kecerdasan mereka (pemda) dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan khususnya dalam hal bidang pelayanan publik. Lakukan inovasi apapun seperti melakukan kajian-kajian yang mungkin ada inovasi secara nasional lahir dari Kalimantan Barat,” ungkapnya.

Sutarmidji menyampaikan, jika pemerintah daerah tidak memiliki inovasi, maka penilaiannya bisa dianggap rendah, sehingga menimbulkan tampilan-tampilan yang tidak baik. Tak hanya itu, dirinya menilai bahwa inovasi juga tidak hanya berupa aplikasi semata, karena inovasi lebih kepada perbaikan-perbaikan bertahap dan berkesinambungan.

“Saya dulu waktu jadi wali kota, 99 izin saya buat jadi 14. Kemudian bagaimana kita membuat surat izin itu, cukup PKL-PKL itu transfer saja di usaha mikro. Tidak perlu mengusulkan, tapi langsung dari Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) dan langsung berubah menjadi izin usaha mikro, jadi lakukan inovasi-inovasi untuk percepatan dan kenyamanan pelayanan,” terangnya.

Ditempat yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa mengatakan, bahwa kegiatan hari ini guna memberikan apresiasi terhadap inovasi-inovasi dari Pemprov Kalbar.

“Kalimantan Barat ini termasuk salah satu provinsi yang sangat konsen dengan upaya peningkatan pelayanan publik melalui inovasi,” katanya.

“Kami di Kemenpan-RB punya kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik setiap tahun dan ini sudah 10 Tahun sejak 2014 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu partner kami dalam melakukan inovasi, baik inisiasi inovasi, melakukan pengembangan melalui replikasi maupun pengembangan inovasi,” urainya.

Dirinya menambahkan, Pemprov Kalbar dapat menyelenggarakan kompetisi inovasi yang seperti KemenPAN-RB tetapi untuk internal seluruh Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalbar.

Sebagai informasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalbar (Sivablik) Tahun 2023 dan Penyerahan penghargaan evaluasi pelayanan publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh nilai sangat baik dari Kementerian PAN-RB dan yang memperoleh zona hijau kualitas tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia.

Kegiatan sosialisasi PEKPPP Provinsi Kalbar juga dihadiri kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar dan penyelenggara pelayanan publik di 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar. (Jau)