Dirjen Bina Keuda Kemendagri Sebut Realisasi Pendapatan APBD Kalbar Tempati 5 Besar Nasional

KalbarOnline, Pontianak – Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Keuda Kemendagri), Agus Fatoni menyatakan bahwa, realisasi pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2022 masuk 5 besar provinsi dengan persentase realisasi pendapatan APBD se-Indonesia.

Hal itu dijelaskan Agus secara daring dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan APBD Provinsi Kalbar yang dihadiri Gubernur Kalbar, Sutarmidji di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (20/07/2022).

“Persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 sebesar 51,94%. Angka ini di atas target rata-rata provinsi di seluruh Indonesia yaitu sebesar 40%. Oleh karena itu, Provinsi Kalimantan Barat berada di peringkat 5 setelah Provinsi Bangka Belitung,” jelas Agus.

Meskipun demikian, Agus juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kalbar terus dapat meningkatkan Realisasi Belanja APBD-nya, karena masih berada di angka 31,29%–kendati hal tersebut masih dikategorikan normal. 

Sementara itu Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan, kalau saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar sudah mencapai lebih dari 50%. Namun, realisasi belanja APBD Provinsi Kalbar masih di bawah 40%. Kendala tersebut diakuinya, lantaran masih adanya beberapa perusahaan pemenang lelang tidak mengajukan pembayaran di muka.

“Sebenarnya, realisasi kita sudah cukup baik yakni hampir 35%. Tapi, menurut saya masih lambat karena PAD Kalbar sudah 60%, seharusnya realisasi belanja diatas 40 persen. Saya melihat juga perusahaan-perusahaan pemenang tender proyek tidak mengajukan uang muka. Itu seharusnya dibayarkan, jangan dibayarkan sekaligus saat pengerjaan proyek sudah selesai,” ungkap Sutarmidji.

Tak hanya itu, Gubernur Sutarmidji juga mendapati tak sedikit perusahaan pemenang proyek yang membatalkan perjanjian kontrak dan juga ditemukan tidak adanya pemenang pelelangan di beberapa proyek, sehingga hal itu menghambat realisasi belanja. 

Sutarmidji mengharapkan, agar kendala tersebut tidak terulang kembali dan proses lelang untuk paket pekerjaan tahun 2023 dilakukan di tahun 2022 saat ini pun dikatakannya telah sesuai dengan arahan dari Kemendagri.

“Untuk APBD 2023, saya minta tender proyek dilakukan di tahun 2022 dan pemenangnya diumumkan pada bulan Januari tahun 2023 seperti arahan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri,” jelasnya.

“Selain itu, masih ditemukan pembatalan kontrak dan tidak ada pemenang lelang. Hal tersebut juga berpotensi menjadi masalah, sehingga bisa menjadi celah untuk melakukan penyimpangan. Selain itu sering terjadi perusahaan melakukan adendum kontrak. Itu saya khawatirkan menjadi potensi masalah dan bisa menjadi temuan pemeriksa,” tegas Gubernur Kalbar. (Jau)