Sekda Ketapang Minta Pengguna Anggaran Percepat Serapan APBD

KalbarOnline, Ketapang – Sekda Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, meminta agar seluruh pengguna anggaran melaksanakan langkah-langkah percepatan terkait dengan penyerapan APBD yang tidak sesuai dengan jadwal.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, di halaman Kantor Bupati Ketapang, Senin (21/02/2022) lalu.

“Kita sudah diberi warning dari Kemendagri dan Kemenkeu terkait dengan penyerapan APBD yang tidak sesuai dengan jadwal,” ujarnya.

Selain itu terkait dengan lomba kebersihan, Alexander Wilyo meminta agar terus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

“Jangan kendor karena kebersihan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik dirumah maupun dikantor. Kita tradisikan lingkungan kerja kita ini bersih, tertib dan indah supaya kita bisa kerja dengan tenang,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga menghimbau untuk bekerja sebaik-baiknya, dengan tidak harus diawasi pimpinan.

“Bekerjalah dengan baik dan tanamkan disiplin, tanamkan tanggung jawab diri masing-masing, bekerja secara maksimal tidak hanya memikirkan apa yang kita terima tapi apa yang kita perbuat hari ini untuk masyarakat dan daerah ini,” ucapnya.

“Saya sudah mengatakan buatlah legacy, ukirlah prestasi torehkan hal baik selama kita bekerja untuk mengabdi kepada daerah ini karena itulah yang dikenang oleh anak cucu kita dan generasi penerus setelah kita,” lanjutnya.

Dengan penyerapan APBD, ia juga minta kepada bagian Kesra Setda untuk melakukan percepatan penyerapan dana hibah.

“Saya minta lakukan pecepatan penyerapan dana hibah, jadi yang sudah ditandatangani NPHD segara dilakukan penyalurannya,” ujarnya.

Kemudian terkait dengan cuaca yang ekstrem, intensitas hujan yang tinggi yang bisa menimbul banjir, beliau minta kepada OPD terkait untuk dikoordinasikan dengan BPBD.

“Saya minta untuk menyampaikan surat edaran kepada seluruh jajaran pemerintah Camat, Lurah dan Kades untuk mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah bila perlu, jangan sampai pemerintah dianggap diam,” pintanya.

Terkait dengan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang terkendala hal teknis, ia meminta agar jangan menimbulkan kegaduhan serta menimbulkan citra yang tidak baik.

“Saya pernah katakan TPP itu bukan hak tetapi reward yang diberikan kepada pegawai atas kinerja kita yang baik,” pungkasnya. (Adi LC)