Rotasi Pejabat, Sutarmidji Minta Cepat Serap Anggaran

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji melantik 7 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalbar.

Pelantikan yang turut disaksikan Sekda Kalbar Harisson itu berlangsung di Pendopo Gubernur, Senin, 20 Juni 2022.

Para pejabat yang dilantik itu merupakan rotasi jabatan. Seperti misalnya Anthonius Rawing yang sebelumnya merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) digeser menjadi Kepala Dinas Perhubungan.

Sementara Ignasius IK yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Perhubungan digeser menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat.

“Ada tujuh. Rotasi, putar-putar saja,” kata Gubernur Sutarmidji usai pelantikan.

Di kesempatan itu Sutarmidji turut memastikan akan mengevaluasi Kepala Dinas yang lamban melakukan penyerapan anggaran apalagi sampai menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berlebihan.

“Saya minta jangan sampai lambat nyerap anggaran dan jangan sampai SiLPA terlalu tinggi, lebih dari 7 persen saya evaluasi. Kemudian kalau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan pemeriksaan banyak temuan di dinas tersebut. Tunggu saja,” pungkasnya.

Selain Anthonius Rawi dan Ignasius IK, 7 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirotasi itu di antaranya Junaidi yang sebelumnya merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalbar menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kemudian Ansfridus Juliardi Andjioe yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah digeser menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian Suherman yang sebelumnya merupakan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar digeser menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Lalu Hendra Bachtiar yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman digeser menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalbar. Kemudian Lumano yang sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Staf Ahli Gubernur.