Dukung Potensi Ekonomi Perbatasan, Kanwil DJPb Kalbar Teken MoU dengan Pemkab Kapuas Hulu

Wujud Dukungan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Kalbar terhadap Potensi Ekonomi di Perbatasan

KalbarOnline, Pontianak – Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) memiliki peran yang strategis dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga mengawal implementasi kebijakan fiskal di daerah, terlebih dengan peran dan amanah baru Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE).

Salah satu implementasi nyata dalam rangka penguatan perannya sebagai RCE, Kanwil DJPb meningkatkan peran dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan penandatangan MoU atau nota kesepakatan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Kapuas Hulu. 

Adapun nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani tersebut yakni tentang Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari adanya MoU tersebut adalah untuk memanfaatkan data dan informasi bersama serta menguatkan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pelaksanaan penandatanganan MoU ini berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. Kegiatan itu turut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro dan Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kapuas Hulu serta Kepala KPPN Putussibau, KP2KP Putussibau, dan KPPBC TMP C Nanga Badau sebagai wakil dari kantor vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Kapuas Hulu. 

Hal ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) dan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu untuk mendukung dan mendorong peran fiskal daerah guna peningkatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Pelaksanaan penandatanganan MoU ini juga merupakan wujud kehadiran langsung Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat untuk memperkuat pengelolaan keuangan. MoU memungkinkan Pemda dan Kanwil DJPb untuk melakukan pertukaran data seperti data APBD dan data lain misalnya data potensi investasi di daerah. 

Selanjutnya, data ini akan dianalisis lebih lanjut oleh DJPb dengan melibatkan ahli dan akademisi untuk memberikan masukan kepada Pemda melalui: Laporan Asset Liability Committee (ALCo) dan Kajian Fiskal Regional.

Dalam kesempatan tersebut, Imik Eko Putro selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa dengan adanya MoU ini diharapkan pengelolaan keuangan negara di daerah semakin menuju kearah perbaikan sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang terpercaya. 

Dalam pidato sambutannya, selain menyampaikan kinerja pelaksanaan Dana Transfer ke Daerah, Imik juga memaparkan kinerja pelaksanaan APBN dan APBD di Kabupaten Kapuas Hulu, penyaluran pembiayaan KUR dan UMi, serta potensi dan sektor unggulan yang dapat dioptimalkan di Kapuas Hulu baik melalui objek wisata alam yang sudah ada maupun melalui komoditas ekspor Kapuas Hulu seperti ikan arwana, madu kelulut, dan daun kratom. Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM dan sektor potensial tersebut, Imik menyampaikan bahwa Kanwil DJPb Kalimantan Barat telah mencanangkan program SeIBU (SEmua Ikut Bantu UMKM) dan program SeBaPaK (Semua Bantu Pariwisata Kalbar).

Acara penandatanganan MoU ini ditutup dengan kegiatan ramah tamah antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran dengan Bupati Kapuas Hulu beserta jajaran.

Pada agenda ramah tamah tersebut Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Imik Eko Putro, melaksanakan program bincang khusus dengan Bupati Kapuas Hulu yang dikemas dalam program Ngopi Darat (Ngobrol Bersama Pimpinan Daerah Lingkup Kalimantan Barat), melalui forum tersebut Imik menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki banyak potensi perlu dorongan dan perhatian khusus melalui peran fiskal pusat dan daerah agar potensi yang ada dapat lebih dioptimalkan, terlebih dengan posisi Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian. (Rilis/Jau)