Sekda Kalbar Sebut Kalbar Alami Peningkatan Ekspor CPO

Sekda Kalbar Sebut Kalbar Alami Peningkatan Ekspor CPO

KalbarOnline, Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, A.L. Leysandri mengatakan, pembangunan perkebunan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan semakin ketatnya persaingan menuntut seluruh pihak untuk saling bersinergi demi mencapai produktivitas, efisiensi, dan iklim usaha yang kondusif.

Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 untuk perencanaan tahun 2022 yang mengusung tema “Perbaikan Tata Kelola Investasi Perkebunan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19” yang dilangsungkan di Hotel Ibis Pontianak, Senin (29/3/2021).

“Pembangunan perkebunan di Kalimantan Barat dalam pelaksanaannya senantiasa diselaraskan dengan kebijakan pembangunan pertanian secara nasional, di mana program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan untuk memperkuat sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19,” ujar Sekda Kalbar, A.L. Leysandri.

Dia mengatakan, saat ini sektor perkebunan kelapa sawit dan CPO (Crude Palm Oil) di Provinsi Kalbar meningkat. Hal itu tercermin dari nilai ekspor dan harganya yang mengalami kenaikan.

“Ini suatu yang menunjukan bahwa kita mengikuti perkembangan ekonomi internasional, sehingga apa yang diinginkan dunia internasional terkait dengan CPO dan pengelolaan turunan dari pada sawit itu semakin baik. Tentunya, kita harus kelola ini juga dengan baik,” imbuh Sekda Kalbar, A.L. Leysandri.

Dirinya juga menyampaikan apabila nanti pemerintah mengaitkan hal ini dengan pendapatan daerah, penerimaan dari sektor ekspor CPO sangat menguntungkan bagi Kalbar. Leysandri menjelaskan bahwa produk-produk turunan memiliki potensi pajak mencapai Rp1,5 triliun dalam setahun.

“Oleh karena itu, ke depan sawit ini harus menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Kita sedang mengupayakan CSR mereka untuk membangun jalan, bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga nanti tidak terjadi lagi konflik yang menjadi masalah antara perusahaan dan petani,” jelas Leysandri.

Ditambahkannya, selama ini isu-isu kampanye negatif terhadap perusahaan sawit bermula dari masalah sosial antara petani dan perusahaan. Pemerintah mengupayakan untuk menjembatani agar terjadi kebersamaan di antara petani dan perusahaan pengolah sawit.

“Jadi, perkebunan sawit itu memang untuk menjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutup Sekda Kalbar, Leysandri.