Wabup Kapuas Hulu Ajak PGRI Perkuat Koordinasi Atasi Persoalan Guru

Wabup Kapuas Hulu Ajak PGRI Perkuat Koordinasi Atasi Persoalan Guru

Buka Konkerkab I PGRI Kapuas Hulu

KalbarOnline, Kapuas Hulu – Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat meminta agar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melakukan evaluasi untuk kebaikan ke depannya dalam rangka memajukan sumber daya manusia khususnya di dunia pendidikan.

“Silakan lakukan evaluasi untuk kebaikan ke depannya. Hasil evaluasi silakan kita komunikasikan terkait kendala-kendala yang dihadapi guru selama ini,” ujar Wahyudi Hidayat seperti dilansir dari Antara Kalbar saat membuka Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I PGRI Kapuas Hulu di Aula Bank Kalbar Putussibau, Senin (22/3/2021).

Orang nomor dua di Bumi Uncak Kapuas ini menuturkan, banyak yang perlu dibenahi untuk kebaikan ke depannya. Sehingga, konferensi ini diharapkannya menjadi bahan evaluasi semua pihak baik dalam rencana program kerja hingga menjadikan guru yang profesional dan proporsional.

Menurutnya, Pemkab Kapuas Hulu akan terus mendukung perjuangan PGRI untuk kesehatan guru, namun terkadang terbentur kebijakan yang perlu dikaji bersama-sama.

“Saya yakin niat baik kita semua dan perjuangan tidak akan sia-sia, tapi jika ada persoalan atau kendala dihadapi tolong kita komunikasikan bersama mencari solusi, karena kami juga tidak ingin menyalahi aturan dalam setiap kebijakan,” ucap Wahyudi.

Dalam kesempatan itu, Wahyudi turut menyinggung soal Tunjangan penambahan penghasilan (TPP). Menurutnya, hal itu sudah dikoordinasikannya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena memang ada kekeliruan sebelumnya, namun sekarang tinggal menunggu realisasinya.

Diakui Wahyudi, guru sangat berperan dalam pembangunan terutama sumber daya manusia, tentu itu perlu kerjasama agar persoalan guru bisa diatasi.

“Jadi sekali lagi saya minta melalui konferensi kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, apa yang kurang kita perbaiki bersama-sama ke depannya, kuncinya dikoordinasikan dan dikomunikasikan,” pesan Wahyudi.

Sementara Ketua PGRI Kapuas Hulu, Sunarko mengatakan, persoalan guru cukup banyak yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah terutama terkait guru honorer yang belum diakui oleh pemerintah daerah.

Terkait TPP agar kiranya pemerintah dapat memberikan kepada semua guru baik yang sudah mendapatkan sertifikasi atau yang belum.

“Selama ini guru yang ada tunjangan sertifikasi tidak memperoleh TPP, jadi kalau bisa guru bersertifikat juga dapat TPP,” tandasnya. (Ishaq)