Gerindra Minta Presiden Jokowi Pecat Moeldoko: Bikin Malu Bapak

Gerindra Minta Presiden Jokowi Pecat Moeldoko: Bikin Malu Bapak

KalbarOnline, Nasional – Wasekjen Partai Gerindra, Kawendra Lukistian menyarankan Moeldoko mundur dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Dia pun menilai, sebaiknya Presiden Jokowi pecat Moeldoko. Kawendra menganggap, tindakan Moeldoko sangat memalukan. Karena ‘mengkudeta’ Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Diketahui, Moeldoko dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Pak Moeldoko sedang mengemban amanah yang tinggi dan strategis sebagai KSP. Tapi sayang sekali bertindak rendahan. Terkesan jelas, tidak punya malu,” ujar Kawendra dalam keterangannya seperti dilansir dari Merdeka.com, Senin (8/3).

Moeldoko dinilai bikin malu Presiden Jokowi. Tindak tanduk Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat ini dinilai bisa merusak marwah negara. Karena jabatan yang diembannya sangat dekat dengan lingkar Istana.

“Harusnya dengan jabatan yang diemban saat ini dengan posisi ‘satu jengkal’ dari Presiden Joko Widodo jangan sampai melakukan tindakan rendahan dan berpotensi merusak marwah negara. Bikin malu Presiden kita,” ujar Kawendra.

Maka dari itu, ia menyarankan Presiden Joko Widodo memecat Moeldoko. Atau mantan Panglima TNI itu mengundurkan diri sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Saran saya sebagai rakyat Indonesia yang bosan dengan ‘kebisingan’ terlebih di tengah pandemi seperti ini, sebaiknya pak Moeldoko mundur dari KSP. Atau Pak Jokowi berhentikan saja pak Moeldoko, bikin malu bapak, pak,” ucap Kawendra.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai, kisruh antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak ada kaitan dengan Presiden Joko Widodo. Desakan pemecatan Moeldoko dari KSP, menurutnya, seharusnya bukan didasarkan masalah internal Demokrat itu.

“Itu urusan internal partai Demokrat, dan tidak ada kaitan dengan Presiden Jokowi. Tentu memecat dari jabatan itu berdasarkan evaluasi atas kinerja. Nah, parameter itu ada di presiden bukan desakan dari siapapun,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek ini melalui pesan singkat, Senin (8/3).