DPD RI Ajak Masyarakat Kalbar Buat Gaduh Agar Pemekaran Kapuas Raya Direalisasikan Pemerintah Pusat

DPD RI Ajak Masyarakat Kalbar Buat Gaduh Agar Pemekaran Kapuas Raya Direalisasikan Pemerintah Pusat

KalbarOnline, Nasional – Anggota DPD RI, Sukiryanto mengajak seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat untuk membuat gaduh, agar pemekaran Provinsi Kapuas Raya dapat direalisasikan oleh Pemerintah Pusat.

“Kita akan kejar terus selama kita didukung masyarakat, kita minta elemen masyarakat, mahasiswa, akademisinya, DPRD-nya, kita harus buat gaduh di bawah, karena ini ada di tangan dan pulpen Pak Presiden, moratorium ini. Ayo kita buat gaduh, tapi gaduh positif, artinya kita serukan terus bahwa Kapuas Raya memang perlu. Keputusannya di Presiden soal moratorium ini,” ujarnya saat diwawancarai wartawan usai membuka FGD Nasional tentang Nasib Pemekaran Provinsi Kapuas Raya, yang digelar secara virtual, Senin (1/3/2021).

Ditegaskan dia, Pemekaran Provinsi Kapuas Raya sangat penting dilakukan. Hal ini menurutnya, sebagai parameter pertahanan dan keamanan, kesenjangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan negara.

“Kalau kita dari DPD maksimal. 2013-2014 sudah merekomendasikan. Rekomendasi itu yang harus kita kejar, apa yang perlu perbaikan seperti proposal dan sebagainya, bahkan saya sendiri yang mengantarkan ke rumah Pak Mahfud (Menkopolhukam), proposal dari Pak Gubernur. Juga saya serahkan ke Ketua DPD,” kata dia.

Bahkan, jelas Sukir, pemekaran Kapuas Raya juga sudah dibahas dalam Rapat Panmus bahkan didukung menjadi pemekaran percontohan oleh DPD.

“Sudah dibahas di Rapat Panmus, satu-satunya pemekaran yang didukung oleh DPD jadi percontohan adalah pemekaran Kapuas Raya,” kata dia.

Dirinya juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan menghadap Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk meminta dukungan pemekaran Kapuas Raya. Di kesempatan itu, Sukir juga menyampaikan pertimbangan lain yang menjadi dasar pemekaran Kapuas Raya layak dilakukan.

“Kalbar ini provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalteng, berbatasan langsung dengan Serawak, memiliki lima PLBN, secara geografis berhadapan langsung dengan Laut Natuna dan dalam perspektif geopolitik, keberadaan daerah perbatasan di wilayah timur Kalbar sangat strategis karena jadi titik pertanahan negara,” kata dia.

Dengan dimekarkannya Kapuas Raya ini, kata dia, juga untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah membuka celah moratorium dengan dilakukannya pemekaran wilayah di Papua. Kita mendengar bahwa dibentuknya pemekaran tiga provinsi di Papua adalah alasan keamanan, apakah Kalbar yang aman ini perlu menyatakan tidak aman, baru moratorium itu dipertimbangkan. Kita harap dari FGD ini kita dapat gambaran secara komprehensif terkait Provinsi Kapuas Raya baik proses maupun hambatannya. Sehingga didapat jalan konkrit agar Kapuas Raya terealisasi. Saya melihat potensi positif dari pemekaran Kapuas Raya ini, terutama dalam hal pemerataan pembangunan ekonomi,” pungkasnya.