Tanggapi Pernyataan Ridwan Kamil, Pemerintah Akui Ada Perbedaan Data

KalbarOnline.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan data angka penularan Covid-19 di Jabar berbeda dari yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kang Emil -sapaan akrab Ridwan Kamil- menuturkan, perbedaan data tersebut terjadi sejak September 2020. Menurutnya, perbedaan data ini bisa terjadi karena terlambatnya verifikasi data Covid-19.

“Sampai hari ini sejak September 2020 yang dilaporkan dan diumumkan setiap hari oleh pemerintah pusat berbeda dengan data yang ada di kami dengan satu dan lain permasalahan yang coba diselesaikan,” ujar Kang Emil dalam diskusi virtual yang dilihat pada Sabtu (6/2).

Emil mengakui, beberapa kali kasus Covid-19 di Jabar mencetak angka penularan yang cukup tinggi. Namun data dari Kemenkes tidak setinggi itu.

“Jadi, selama September sampai Desember kasus kami tinggi. Tapi, yang diumumkan pemerintah pusat sesuai kewenangan lebih rendah,” katanya.

Bahkan sebaliknya, saat kasus Covid-19 di Jabar sudah stabil. Namun Kemenkes malah melaporkan angka kasus positif di Jabar sangat tinggi.

Keterlambatan verifikasi data tersebut menjadi masalah yang perlu diperhatikan serius. “Seperti di bulan Januari saat kasus harian kami mulai stabil dan rendah, tiba-tiba diumumkan tinggi. Padahal itu tabungan kasus-kasus lama. Sebenarnya itu sudah sembuh,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komiter Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan adanya perbedaan data Covid-19 antara pusat dengan daerah. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tersebut mengatakan, lebih dari 2 juta data yang belum dicatat (entry).

Sehingga tidak menutup kemungkinan penambahan kasus Covid-19 akan meningkat beberapa waktu ke depan. “Saya laporkan juga ada hampir 2 juta data atau lebih itu yang belum di-entry. Dan itu akan berpengaruh pada positivity rate,” katanya.

Luhut mengungkapkan, permasalahan data ini sudah ia minta untuk diperbaiki. Luhut meminta bahwa permasalahan data Covid-19 antara pemerintah dan daerah bisa cepat diselesaikan secepatnya.

“Bahwa data yang di-entry di daerah dengan apa yang dipusat itu beda. Kita harapkan bisa selesai dalam dua minggu ke depan,” ungkap Luhut.