KPK Minta Vaksinasi Mandiri Dilakukan Setelah Vaksinasi Gratis Selesai

KalbarOnline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah untuk tidak menyelenggarakan vaksinasi mandiri sebelum selesainya vaksinasi gratis. Hal ini penting dilakukan agar tidak mengganggu jalannya program vaksinasi gratis secara nasional.

“KPK telah menyerankan untuk sementara waktu supaya agar tidak mengganggu proses vaksinasi nasional yang bersifat gratis ini maka kemudian pengadaan vaksin mandiri yang bersifat komplementer,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/2).

Ia menuturkan, prioritas pemerintah saat ini adalah program vaksinasi gratis yang dikhususkan bagi para tenaga medis. Hal ini sangat penting untuk segera diselesaikan.

“Yang gratis yang terprioritaskan, jadi vaksin mandiri tetap diperlukan tapi timing-nya supaya tidak menggangu timing setelah vaksinasi yang gratis ini. Ini yang KPK sarankan,” ujar Ghufron.

Ghufron mengakui, pernyataan ini telah disampaikan langsung kepada Menteri Kesehatan, Menteri BUMN dan Dirut Biofarma agar bisa terlebih dahulu memprioritaskan program vaksinasi gratis.

“Prinpsinya KPK hanya ingin memastikan bahwa karena proses pengadaan vaksinnya sudah dilakukan Menkes dan Menteri BUMN, KPK hanya memastikan supaya prioritas pemberian vaksin covid-19 merupakan prioritas yang diperlukan,” tegas Ghufron.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan bahwa 12 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac bersama Bio Farma siap diedarkan Februari ini. Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang sudah divaksin sampai Jumat (29/1) mencapai 490 orang.

”Sampai akhir bulan (Januari, Red) ini, sudah bisa ke 500 ribu nakes. Target 1,5 juta orang di akhir Februari,’’ katanya dalam seminar virtual bertajuk ”Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit” kemarin (30/1).

Budi menyatakan, pada tahap awal sasaran vaksinasi Covid-19 adalah para nakes. Sebab, mereka adalah kelompok yang rentan tertular. Berikutnya, pada awal Maret dimulai vaksinasi untuk tenaga layanan publik. Termasuk di antaranya para personel TNI dan Polri.

Dia menjelaskan, vaksinasi untuk para tenaga layanan publik diperkirakan selesai dalam tempo satu sampai sebulan setengah. Selanjutnya, vaksinasi untuk masyarakat dimulai pada akhir April.