Categories: Nasional

Epidemiolog Nilai Karantina Terbatas RT/RW Mirip Program Sebelumnya

KalbarOnline.com – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan baru terkait penanganan Covid-19, yakni karantina wilayah terbatas tingkat RT/RW. Hal tersebut dilakukan untuk merespon laju peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia yang telah lebih dari 1 juta.

Namun, apakah rencana penanganan ini akan sama dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya?

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani menilai bahwa penerapan karantina terbatas memiliki kesamaan dengan program-program sebelumnya, seperti Desa Tangguh, Kampung Tangguh, Pesantren Tangguh hingga Pasar Tangguh. Sebab, pengawasannya dalam skala kecil.

“Saya rasa ini hampir sama dengan sebelumnya. Saya lihat seperti Kampung Tangguh, sampai ada spanduk, di portal, orang itu nggak boleh keluar masuk di daerah itu. Kalau kemudian yang mau diambil kebijakan ini (karantina wilayah), apa bedanya (dengan program sebelumnya),” jelasnya kepada KalbarOnline.com, Kamis (28/1).

Dia juga saat ini masih belum mengetahui teknis pelaksanaannya seperti apa, karena saat ini pemerintah tengah menggodok regulasinya. Ia mengharapkan agar penerapannya benar-benar ketat, tidak seperti program sebelumnya.

“Saya belum tau detil teknisnya pelaksanaan karantina wilayah tingkat RT/RW itu. Itu kan intinya sama (skala kecil), itu tentang karantina wilayah dengan ruang lingkup yang kecil, tapi itu program sebelumnya belum semua yang bisa menerapkan,” terang dia.

Respon pemerintah pun dinilai tepat atas rencana tersebut. Namun, perlu kejelasan indikator pelaksanaannya, misalnya ada kasus atau klaster baru di wilayah itu hingga pusat pelayanan kesehatan di daerah sudah over capacity.

Apabila regulasinya tidak menjelaskan secara rinci, perangkat daerah tingkat RT/RW tersebut akan bingung terkait wilayah seperti apa yang harus melakukan karantina dan tidak.

“Kalau saya sih, gapapa itu dihidupkan kembali (skala kecil), apalagi kasusnya sudah besar, beda dengan sebelumnya. Justru kondisi sekarang ini butuh peran serta dari pemerintah level paling bawah, yaitu RT/RW. Cuman secara teknis harus betul-betul disusun,” imbuhnya.

Selain itu terkait dengan anggaran, pemerintah perlu memastikan alokasi yang akan dikeluarkan per wilayah. “Pasti (anggaran penting), itu yang utama, karena kan untuk melakukan karantina wilayah juga butuh orang yang ditempatkan untuk mengawasi,” pungkasnya.

Redaksi KalbarOnline

Leave a Comment
Share
Published by
Redaksi KalbarOnline

Recent Posts

Polisi dan BP2MI Gagalkan Pemberangkatan 8 Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

KalbarOnline, Kubu Raya - Polres Kubu Raya dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kalbar…

54 mins ago

Mulai 1 Juli 2024, Lapangan Sepak Bola Keboen Sajoek Akan Direnovasi

KalbarOnline.com – Angin segar sekaligus kabar baik bagi warga Kota Pontianak khususnya para pencinta sepak…

15 hours ago

Pilkada 2024, Ani Sofian Minta Panwaslu Jalankan Tugas dengan Profesional dan Adil

KalbarOnline.com – Sebanyak 29 anggota Panwaslu Kelurahan se-Kota Pontianak dilantik oleh Ketua Bawaslu Kota Pontianak…

16 hours ago

Sambut 637 JCH Pontianak Sebelum Bertolak ke Tanah Suci, Zulkarnain Ingatkan Jaga Semua Perlengkapan

KalbarOnline.com – Sebanyak 637 Jemaah Calon Haji (JCH) dari Kota Pontianak diberangkatkan menuju Bandara Hang…

16 hours ago

Ani Sofian Tekankan Pentingnya Menanamkan Nilai-nilai Luhur Pancasila di Kalangan Gen-Z

KalbarOnline.com – Tanggal 1 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Untuk memperingati hari…

16 hours ago

Polres Kapuas Hulu Gelar Pelatihan Profesionalisme Fungsi Intelkam Bagi Personel

KalbarOnline, Putussibau - Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Hendrawan membuka pelatihan profesionalisme personel Intelkam Polres Kapuas…

1 day ago