Categories: Nasional

Tidak Ada Sengketa di MK, 154 Daerah Bisa Tetapkan Paslon Terpilih

KalbarOnline.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima salinan perkara sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) 2020 dari Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasar salinan itu, KPU sudah dapat memastikan daerah-daerah mana saja yang tuntas pelaksanaan pilkadanya. ”Total, ada 132 permohonan sengketa yang diregistrasi,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari kemarin (21/1).

Dari salinan yang diberikan MK, 132 PHP itu tersebar di 116 daerah. Ada sejumlah daerah yang mengajukan lebih dari satu permohonan. Contohnya, Nabire dan Mamberamo Raya yang memiliki tiga gugatan. Lalu, ada Karo, Banjar, Barru, Halmahera Timur, hingga Provinsi Sumatera Barat masing-masing dua perkara. Total, ada 14 daerah yang gugatannya lebih dari satu.

Dengan demikian, ada 154 daerah yang dipastikan tidak memiliki sengketa di MK. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU telah menerbitkan surat Nomor 60/PL.02.07-SD/03/KPU/I/2021. Dalam surat tersebut, KPU membuat dua instruksi yang berbeda, menyesuaikan kondisi daerah.

Baca juga: KPU Gresik Segera Tetapkan Bupati dan Wabup Terpilih

Untuk wilayah yang tidak ada gugatan MK, kata Hasyim, KPU setempat sudah dapat melaksanakan penetapan pasangan calon atau kepala daerah terpilih. ”Paling lama lima hari setelah MK secara resmi memberi tahu kepada KPU,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk daerah yang terdapat gugatan, Hasyim menginstruksikan KPU daerah mempersiapkan materi persidangan. Mulai mempelajari dan memahami permohonan, menyusun jawaban termohon, menyusun alat bukti yang relevan, menyediakan saksi dan ahli jika diperlukan, serta menyusun kronologi.

Penetapan kepala daerah di daerah sengketa akan bergantung putusan MK. Namun, Hasyim menyebut ketentuannya sama, yakni maksimal lima hari setelah ada pemberitahuan dari MK. ”Setelah salinan ketetapan atau putusan MK diterima,” tuturnya.

Kemarin MK juga telah merilis jadwal persidangan PHP 2020. Ketua MK Anwar Usman mengatakan, sesuai dengan tahapan, sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar 26–29 Januari 2021. Setiap hari, MK bakal memeriksa 28–35 sengketa yang dibagi dalam beberapa Panel.

Baca juga: Dua Kali Gagal di Panggung Politik, Iyeth Bustami: Belum Rezeki

Berdasar ketentuan, lanjut dia, MK harus menyelesaikan dan memutus seluruh perkara, paling lama 45 hari kerja sejak diregistrasi. ”Artinya, paling lama pada 24 Maret 2021, seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah harus diputus,” ujarnya.

Anwar optimistis, target tersebut dapat dicapai. Sebab, pihaknya telah berpengalaman dalam menangani sengketa hasil, lebih dari satu dasawarsa silam. Yang membedakan adalah antisipasi situasi pandemi. Di mana potensi klaster Covid-19 harus dicegah.

Anwar menjelaskan, selama pandemi, MK telah melakukan sejumlah penyesuaian dalam proses persidangan. Di mana pemanfaatan teknologi dimaksimalkan untuk meminimalkan pertemuan fisik. ”Pada saat yang sama, publik tetap dapat mengakses persidangan melalui live streaming,” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Redaksi KalbarOnline

Leave a Comment
Share
Published by
Redaksi KalbarOnline

Recent Posts

PWI Kalbar Dukung Komitmen Pelaksanaan PPDB Tahun 2024

KalbarOnline, Pontianak - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalbar ikut berpartisipasi dalam penandatanganan komitmen bersama…

1 hour ago

Begini Kronologi Kecelakaan Maut Bus PT Cargill yang Tewaskan Pengendara Motor di Marau

KalbarOnline, Ketapang - Seorang saksi mata mengungkapkan bagaimana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus sekolah…

6 hours ago

Ini Daftar 65 Anggota Dewan Kalbar Terpilih Hasil Pemilu 2024

KalbarOnline, Pontianak - KPU Provinsi Kalbar telah menetapkan sebanyak 65 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

7 hours ago

Pria Berusia 69 Tahun di Wajok Hulu Mempawah Hilang Saat Pergi di Kebun

KalbarOnline, Mempawah - Seorang pria berusia 69 tahun bernama Usman bin Agus hilang saat pergi…

7 hours ago

Sinergi Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah, Bangun Ekosistem Pendidikan Digital

KalbarOnline, Bandung - Dalam rangka memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah terkait pemanfaatan platform teknologi pendidikan…

8 hours ago

Pemkot Pontianak Komitmen Laksanakan PPDB Secara Objektif, Transparan dan Akuntabel

KalbarOnline, Pontianak – Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian menjelaskan, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru…

8 hours ago