Ribka Tolak Divaksin, Roy Suryo: Hadeuh Pak Jokowi, Kami Alumni Asli UGM Sudah Siap Disuntik, Kok Ditolak Dewan PDIP?

KalbarOnline.com – Pernyataan anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan DPR, Ribka Tjiptaning yang enggan  divaksinasi COVID-19 menuai beragam sindiran. Sebagai anggota dewan, Ribka dinilai tidak seharusnya melontarkan pernyataan itu.

Salah satu yang memberikan kritik tersebut yakni mantan anggota DPR dan politisi Demokrat, Roy Suryo. Ia bahkan mengeluhkan langsung sikap Ribka kepada Presiden Jokowi. “Hwadeh, bagaimana ini Pak @jokowi,” cuit Roy Suryo melalui akun Twitternya @@KRMTRoySuryo2 seperti dilihat indopolitika.com, Rabu (15/1/2021).

Melanjutkan cuitanya, Roy Suryo mengatakan jika ia dan alumni Universitas Gajah Mada (UGM) sudah siap divaksin. “Kami Alumni asli @UGMYogyakarta sudah kompak “siap diVaksin”, kok malahan ada Anggota DPR Fraksi @PDI_Perjuangan menolak divaksin,” singgungnya.

Roy bahkan mengkritik Ribka yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat. “Bahkan ‘menakut-menakuti’ masyarakat dengan bahaya-bahaya vaksin sebelumnya dan fakta belum uji vaksin ke-3 @biofarmaID. AMBYAR,” sindirinya.

Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi pernyataan salah satu kadernya, Ribka Tjiptaning, yang tidak mau divaksinasi COVID-19. Ketua DPP PDIP Sri Rahayu menegaskan partainya mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

“Kan cerita utuhnya seperti apa kan nggak tahu saya. Kadang-kadang kan di ini, apa, tapi yg jelas PDI Perjuangan tentu sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) bahwa kita sangat mendukung upaya pemerintah untuk vaksinasi,” kata Sri Rahayu melansir detikcom, Rabu (13/1/2021).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu mengatakan vaksin merupakan salah satu cara mengatasi pandemi COVID-19. Menurutnya, saat ini proses vaksinasi baru dimulai di Tanah Air.

“Karena itu merupakan salah satu cara ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan sampai hari ini kan belum ada memang, baru vaksin, yang sekarang sedang berjalan ini baru dimulai,” ujarnya.

Sri enggan berkomentar lebih jauh mengenai pernyataan Ribka Tjiptaning. Menurut Sri, terkait sanksi dari partai merupakan wewenang Megawati Soekarnoputri. “Saya belum tahu secara utuhnya seperti apa. Kalau sanksi kan bukan urusan saya. Tanya Bu Ketum,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, menyatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning juga mengatakan ia dan keluarganya lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

“Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek,” kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Politikus PDIP itu menyebut pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona. Ia kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air.

“Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” ujarnya.

“Ini pengalaman saya, Saudara Menteri, ini saya omong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun, waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main,” ungkap Ribka Tjiptaning. [ind]