Categories: Nasional

Sri Mulyani Beber Syarat Penerima Vaksin yang Dibiayai Pemerintah

KalbarOnline.com – Pemerintah membagi sasaran penerima vaksin menjadi dua kategori. Masing-masing peserta yang dibiayai pemerintah dan peserta mandiri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, ketentuan peserta yang dibiayai pemerintah mengacu pada rekomendasi World Health Organization (WHO): berusia 18 tahun hingga 59 tahun dan tanpa komorbid atau penyakit penyerta. ’’Dalam hal ini, bagi mereka yang dibayar pemerintah, akan ditetapkan targetnya oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” katanya dalam virtual conference kemarin (7/12).

Ani memerinci, 1,2 juta vaksin yang telah tiba dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9.229 kilogram, sesuai dengan kode impor AWB PEK99463221. Menurut dokumen, jumlah vaksin yang diimpor adalah 1,2 juta vial 1 dosis vaksin dan 568 vial 1 dosis vaksin untuk contoh pengujian.

  • Baca juga: WHO: Ada Vaksin Bukan Berarti Nol Kasus Covid-19

Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi vaksin sebesar Rp 50,95 miliar.

’’Pembebasan bea masuk Rp 14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor Rp 36,39 miliar,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

  • Baca juga: Indikasi Ekonomi Terkontraksi, 5 Bulan Beruntun Neraca Dagang Surplus

Fasilitas fiskal untuk membantu importasi vaksin Covid-19 sesuai dengan Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Adapun dari sisi Kemenkeu, Menkeu juga sudah mengeluarkan PMK 188/PMK.04/2020 mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin dalam rangka penanganan Covid-19.

Dari sisi anggaran, pemerintah telah mengalokasikan Rp 35,1 triliun pada 2020. Namun, program vaksinasi mulai berjalan pada 2021 dan seterusnya.

  • Baca juga: BPOM Ungkap Syarat Agar Izin Darurat Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Pada 2021 pemerintah juga telah menyiapkan anggaran kesehatan Rp 169,7 triliun. Dari jumlah itu, anggaran untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19 sebesar Rp 60,7 triliun.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis adanya vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan Covid-19 akan mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia pada 2021. Dua faktor tersebut sangat penting agar kesehatan tetap terjaga, mobilitas manusia kembali normal, serta aktivitas ekonomi dan dunia usaha membaik. Dengan begitu, stimulus pemerintah dan BI bisa terimplikasi optimal dan meminimalkan dampak ke sektor keuangan dan moneter.

Saksikan video menarik berikut ini:

Redaksi KalbarOnline

Leave a Comment
Share
Published by
Redaksi KalbarOnline

Recent Posts

Bupati Kapuas Hulu Kunker ke Hulu Gurung, Buka Layanan Kesehatan Gratis Untuk Masyarakat

KalbarOnline, Kapuas Hulu - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan melaksanakan kunjungan kerja selama dua hari…

7 hours ago

10 Tahun Reforma Agraria Lampaui Target, Menteri AHY: On the Right Track!

KalbarOnline, Denpasar - Perjalanan reforma agraria telah mencapai 10 tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala…

7 hours ago

DAK Kabupaten Kapuas Hulu 2024 Rp 89 M

KalbarOnline, Kapuas Hulu - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyampaikan, bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)…

10 hours ago

Sekda Kapuas Hulu Hadiri Reforma  Agraria Summit 2024 di Bali

KalbarOnline, Bali - Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd Zaini menghadiri pertemuan Reforma Agraria Summit…

10 hours ago

Honda ADV 160: Pilihan Motor Petualang Tangguh dengan Mesin 160 cc

KalbarOnline - Honda ADV 160 menjadi pilihan menarik bagi para pecinta skuter di Indonesia. Dikenal…

12 hours ago

Honda PCX160: Motor Mewah dengan Performa Tangguh di Indonesia

KalbarOnline - Honda PCX160 kini hadir di Indonesia dengan pilihan mesin petrol yang menawarkan performa…

12 hours ago