Cegah Naiknya Covid-19, Korut Larang Nelayan, Malaysia Tunda Pemilu

KalbarOnline.com – Perairan laut Korea Utara (Korut) sepi. Tak ada nelayan yang keluar mencari ikan. Bukan karena cuaca buruk, tapi imbas aturan baru pencegahan persebaran Covid-19. Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu meningkatkan larangan bagi nelayannya untuk melaut.

”Pemerintah membuat langkah antiepidemi yang ketat sepanjang perbatasan untuk mencegah virus korona masuk,” bunyi penggalan berita dari Korean Central News Agency (KCNA).

Salah satunya adalah membentuk tim antivirus dan mengerahkan mereka untuk membersihkan area pantai. Barang-barang yang dinilai tidak higienis disingkirkan. Tidak disebutkan dengan jelas barang apa saja yang disingkirkan.

• Baca juga: Dulu Musuh, Kini Najib Razak Dukung Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri

Berita tersebut keluar dua hari setelah mata-mata Korea Selatan (Korsel) atau NIS menyatakan bahwa ibu kota Korut, Pyongyang, wilayah utara Provinsi Jagang, dan beberapa area lainnya dikuntara. Para nelayan dilarang melaut dan petani garam tak boleh membuat produk di laut.

Bukan hanya itu, Agustus lalu dua pejabat Korut juga diyakini dieksekusi mati. Mereka adalah pejabat penukaran uang yang gagal mempertahankan nilai tukar dan petinggi lainnya yang melanggar larangan batasan impor produk luar negeri.

”Kim Jong-un menunjukkan kemarahan berlebih dan bertindak irasional karena pandemi dan dampak ekonomi yang menyertainya,” ujar salah seorang legislator Korsel Ha Tae-keung mengutip paparan dari NIS.

Itu tentu bukan berita mengejutkan. September lalu Korut menembak dan membakar pejabat perikanan Korsel yang tak sengaja masuk perairan mereka. Korut mengakui hanya membakar perahu pejabat tersebut, bukan jasadnya. Pasca kejadian, mereka secara terbuka meminta maaf kepada Korsel.

KCNA selama ini menjadi corong pemerintah Korut untuk memberikan informasi bagi penduduknya dan dunia luar. Dalam berita yang dirilis kemarin, tidak ada penjelasan detail soal lockdown di Pyongyang maupun eksekusi tersebut. Korut selama ini mengklaim tidak ada kasus Covid-19 di sana.

Namun, pelan tapi pasti, Korut menutup penuh perbatasannya di kala pandemi. Mereka juga menendang para diplomat dari negara tersebut. Penduduk yang memiliki gejala mirip Covid-19 langsung diisolasi. Korut sadar ledakan kasus di negaranya akan berdampak buruk. Sebab, sistem kesehatan di negaranya masih terpuruk. Suplai obat-obatan juga minim karena sanksi terus-menerus yang diterima.

Terpisah, Korsel juga tengah mengalami tekanan akibat pandemi. Jika negara tetangganya melarang nelayan melaut, mulai kemarin pesta perayaan akhir tahun dilarang di Korsel. Tempat-tempat sauna dan kafe-kafe juga harus tutup.

Korsel yang dipuji-puji karena bisa menekan angka penularan kini harus menghadapi gelombang ketiga. Kemarin kasus harian dilaporkan mencapai 450 orang. Sebelumnya ada lebih dari 500 kasus per hari selama tiga hari berturut-turut.

Sementara itu, PM Malaysia Muhyiddin Yassin menyatakan bahwa pemilu akan digelar pascapandemi. Pernyataan itu diberikan berselang dua hari setelah parlemen menyetujui APBN yang diusulkan pemerintah. Gonjang-ganjing politik terus terjadi sejak Muhyiddin berkuasa delapan bulan lalu. Bahkan, ada seruan pemilu ulang dan memblokir persetujuan APBN.

Malaysia memang harus berpikir ulang untuk menggelar pesta demokrasi. Meskipun jika skalanya kecil. Salah satunya adalah pemilu di Sabah yang menciptakan klaster-klaster penularan baru. Saat ini total kasus di Malaysia sudah mencapai lebih dari 63 ribu.