KalbarOnline.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, saat ini masih ada saja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2020 ini.
Menurut Tito, berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan total ada 827 ASN yang dilaporkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), 606 ASN dianggap melanggar ketentuan Pilkada, 362 ASN diberikan sanksi dan 72 ASN belum ditindaklanjuti.
“Jadi masalah netralitas ASN kita melihat masih terjadinya sejumlah pelanggaran,” ujar Tito di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11).
Karena itu, Tito menginginkan semua ASN bisa bersikap netral dalam Pilkada serentak 2020 ini. Bahkan, mantan Kapolri itu meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pemantauan jika ada ASN yang tidak netral di Pilkada serentak.
“Masalah netralitas ASN ini wasit yang paling utama adalah dari Bawaslu,” katanya.
Lebih lanjut, Tito juga menegaskan, sanksi terberat bagi ASN tidak netral adalah pemberhentian. Kemudian sanksi lainnya adalah demosi atau jabatannya diturunkan menjadi terendah.
“Jadi sanksinya ini sesuai aturan bisa dilakukan sanksi demosi atau sanksi pemberhentian,” pungkasnya.
KalbarOnline, Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson memastikan mendukung kebijakan Kementerian Perhubungan…
KalbarOnline, Ketapang - Oknum pegawai Bea Cukai Ketapang, Kalimantan Barat berinisial KW (46 tahun) menjadi…
KalbarOnline, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pengamanan peringatan aksi Hari Buruh…
KalbarOnline, Putussibau - Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd Zaini membuka Acara Bimbingan Manasik Haji…
KalbarOnline, Pontianak – Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian mengajak ASN di lingkup Pemerintah Kota…
KalbarOnline, Pontianak – Kejelasan status pengelolaan Gedung Persatuan Basket Indonesia (Perbasi) Kota Pontianak di Jalan…
Leave a Comment