Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan

KalbarOnline.com–Transparansi tata kelola vaksinasi Covid-19 diperlukan agar masyarakat memahami dan yakin akan kemampuan vaksin tersebut dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap Covid-19.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, di tengah hiruk pikuk masalah Omnibus Law UU Cipta Kerja, masyarakat mempertanyakan soal perkembangan vaksin Covid-19. ”Saat ini masyarakat bertanya-tanya bagaimana posisi Indonesia terkait pengadaan vaksin, kapan vaksin itu bisa diaplikasikan. Vaksin Covid-19 memang menjadi harapan masyarakat untuk keluar dari krisis akibat pandemi,” kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Vaksin Merah Putih: Tantangan dan Harapan yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar Duabelas, Rabu (14/10).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, menghadirkan Bambang Brodjonegoro (menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia), Amin Soebandrio (ketua Eijkman Institute for Molecular Biology), Ni Nyoman Tri Puspaningsih (Wakil Rektor Universitas Airlangga/Ketua PUI-PT Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati UNAIR), dan Neni Nurainy (Senior Project Integration Biofarma/Tim Peneliti Vaksin Covid-19) sebagai narasumber. Selain itu juga menghadirkan Hasnah Syam (Komisi IX DPR RI periode 2019–2024) dan Ahmad Arif (ketua Jurnalis Bencana dan Krisis/JBK) sebagai pananggap.

Menurut Lestari, harapan masyarakat bahwa kehadiran vaksin Covid-19 akan menuntaskan banyak masalah saat ini, membuat ekspektasi masyarakat terhadap vaksin tersebut sangat tinggi. Karena itu, Rerie sapaan akrab Lestari, berharap sejumlah tahap dalam proses menuju ditemukan dan diproduksinya vaksin bisa disosialisasikan kepada masyarakat.

Pemerintah, lanjut dia, juga mempersiapkan perencanaan yang matang untuk proses distribusi dan pengaplikasian vaksin Covid-19 produk dalam negeri itu. ”Dengan sejumlah informasi tersebut, diharapkan masyarakat bisa menyikapi kondisi di masa pandemi Covid-19 ini dengan lebih bijaksana dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujar Lestari, legislator dari Partai Nasdem itu.

Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro menegaskan, dalam kasus Covid-19 peluang terbesar untuk mencapai herd immunity adalah dengan pemberian vaksin. Pengembangan vaksin, terutama menguji efektivitas dan safety.

”Pemerintah sudah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk memproduksi vaksin buatan dalam negeri, selain Biofarma. Diperkirakan, pada kuartal III-IV 2021, vaksin Covid-19 sudah dapat diaplikasikan ke masyarakat,” ujar Bambang.

Dia sepakat bila pola komunikasi kepada masyarakat soal vaksin Covid-19 harus disampaikan dengan transparan, tepat, dan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat untuk mencegah keraguan.

Ketua Eijkman Institute for Molecular Biology Amin Soebandrio mengungkapkan, kapasitas produksi vaksin di dunia hanya 50 persen dari populasi penduduk dunia saat ini. , Indonesia termasuk negara dengan situasi serius dalam persebaran Covid-19.”Dengan kondisi seperti itu kemandirian produksi vaksin di dalam negeri sangat diperlukan,” ujar Amin.

Senior Project Integration Biofarma Neni Nurainy menjelaskan, harga vaksin produksi dalam negeri diupayakan terjangkau. Sehingga, upaya vaksinasi yang lebih luas bisa segera direalisasikan. Diakuinya untuk melakukan vaksinasi secara cepat dan meluas menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin.

Sementara itu, wartawan senior Saur Hutabarat menegaskan, skeptisme yang terjadi di tengah proses pembuatan vaksin di dalam negeri diperlukan. ”Tetapi bukankah optimisme juga bisa dibangun?” ujar Saur. Dia menyarankan pemerintah membangun optimisme.

Terkait harga vaksin Covid-19 dari Tiongkok, menurut Saur, seharusnya ada ruang untuk negosiasi karena uji tahap ketiga dilakukan terhadap masyarakat Indonesia. Dia mengusulkan, kelompok prioritas penerima vaksin selain tenaga kesehatan dan petugas keamanan TNI/ Polri adalah kelompok masyarakat kurang gizi dan kelompok keluarga pra sejahtera yang rawan terinfeksi virus. ”Upaya vaksinasi Covid-19 bisa mencontoh pemberian vaksin cacar yang dilakukan di sekolah-sekolah,” kata Saur.