Respons Istana Soal Pencopotan Gatot Nurmantyo dari Panglima TNI

KalbarOnline.com – Isu PKI kembali muncul usai pernyataan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo direspons Istana. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral Adian menilai Gatot sengaja mengembuskan isu PKI jelang 30 September.

“Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa, apalagi menjelang 30 September. Dari tahun ke tahun pasti ada dinamika politik, ada suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap pemerintah berkaitan PKI,” kata Donny seperti dikutip Radar Tegal (Jawa Pos Group), Rabu (23/9).

Donny menyebut bahwa pemerintah bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara, bukan untuk kelompok kepentingan tertentu, apalagi PKI. “Itu (PKI) sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Bagaimana mungkin organisasi yang sudah dibubarkan, terlarang, kemudian memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan?” tanya Donny.

Mengenai tudingan Gatot soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk membangunkan nilai-nilai PKI, menurutnya hal itu tidak terbukti. Apalagi RUU tersebut sudah berganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Sekarang RUU HIP itu sudah berganti dengan RUU BPIP yang mengatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segala tudingan itu tidak berdasar, halusinatif dan agak kebablasan menurut kami,” jelas Donny.

Tak hanya itu, pernyataan Gatot yang merasa pencopotan dirinya dari jabatan Panglima TNI karena kegetolannya menginstruksikan pemutaran film G30S PKI juga tak berdasar. Sebab, pemberhentian Gatot didasari usia tokoh kelahiran 13 Maret 1960 itu telah memasuki masa pensiun.

“Masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S,” lanjutnya.

Donny menegaskan, terlalu jauh bila Gatot mengaitkan pergantian Panglima TNI dengan instruksi pemutaran film G30S PKI. Semua pimpinan di TNI maupun Polri pasti akan diganti apabila memasuki masa pensiun. “Beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin,” pungkasnya.