PKS Sebut Harusnya Jokowi Tunjuk Menkes, Bukan Luhut

KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher mengatakan bahwa meskipun penunjukan itu menjadi hak prerogatif presiden, namun hal ini membuat publik bingung.

“Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?” ujar Netty kepada wartawan, Kamis (17/9).

Menurut Netty, pemerintah memang harus cepat tanggap merespon perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut. Namun setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.

“Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya,” katanya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), persoalan sektor kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Lonjakan kasus per 16 September tembus rekor baru 3.963 orang, masih minimnya dukungan dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat bahan test, laboratorium dan upaya pengembangan vaksin.

“Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik. “Keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukkan personal penanggungjawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk. Saya menunggu greget pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo memimpin penanganan kasus Covid-19 terbesar yang terjadi di sembilan provinsi di Indonesia.

Penunjukkan ini dilakukan sebab pengelolaan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan dengan baik oleh pusat dan daerah. Sementara sembilan provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.‎