9 BUMN Dapat Kucuran Dana Rp 42,3 Triliun Diluar PMN, Ini Daftarnya

KalbarOnline.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menungkapkan, biaya investasi senilai Rp42,3 triliun yang nantinya dialokasikan pemerintah kepada sembilan perseroan pelat merah tidak termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp37,18 triliun yang tengah dibahas bersama Komisi VI DPR.

Menurut Erick, dana investasi perseroan negara mayoritas berasal dari cash flow Kementerian BUMN. Meski demikian, Erick tak menafikan adanya ‘campur aduk’ antara anggaran PMN dan investasi yang nantinya digunakan sejumlah BUMN dalam mendorong kinerja bisnisnya.

“Kalau biaya investasi itu ada cash flow-nya sendiri di BUMN. Tapi kita mengharapkan PMN itu ke depan itu daripada penugasan, jadi mem-breakdown mana penugasan, mana investasi. Kalau sekarang tercampur (anggaran),” ujar Erick dikutip dari Sindonews, Selasa (15/9/2020).

Erick menambahkan, saat ini pihaknya tengah mendetilkan dan memperjelas sejumlah anggaran yang ‘campur aduk’. Langkah itu dilakukan agar bisa menjadi acuan bagi sejumlah dirut perusahaan pelat merah.

Sementara terkait dengan postur biaya investasi sembilan perseroan negara, Kementerian BUMN telah membahas bersama dengan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, pada Senin siang tadi juga sudah memaparkan jumlah anggaran yang nantinya akan diperoleh kesembilan BUMN.

“Soal biaya investasi sejumlah perusahaan BUMN, itu detilnya ada,” kata dia.

Berikut postur pembiayaan investasi yang diberikan kepada sembilan perusahaan milik negara, yang dikutip dari paparan Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (14/9/2020).

Pertama, pembiayaan senilai Rp5 triliun untuk PLN. Dana tersebut ditujukan untuk pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi untuk listrik pedesaan.

Kedua, pembiayaan investasi senilai Rp6,2 triliun untuk Hutama Karya. Salah satu tujuan pemberian investasi ini untuk kslanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatra (JTTS) untuk 3 ruas tol.

Ketiga, Rp2,25 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang digunakan untuk mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR FLPP (porsi pendanaan 25 persen).

Keempat, Rp20 triliun untuk lningkatan kapasitas usaha dalam menata industri perasuransian dan penjaminan di PT BPUI (Persero).

Kelima, Rp1,2 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoauntuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub. Keenam, PT ITDC mendapat pembiayan investasi senilai Rp470 miliar.

Ketujuh, Rp977 miliar PT Kawasan Industri Wijayakusuma untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Kedelapan, PT PAL senilai Rp1,28 triliun untuk mendukung kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam.

Kesembilan, Rp5 triliun untuk LPEI yang digunakan untuk penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi serta penugasan khusus ekspor (national interest account). [rif]