Categories: Nasional

Kapolri Larang Cakada Diproses Hukum Selama Pilkada, Ini Alasannya

KalbarOnline.com – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan intruksi kepada jajarannya untuk menunda proses hukum bagi bakal calon atau calon kepala daerah selama proses Pilkada serentak 2020. Intruksi itu termuat dalam surat Telegram Rahasia (TR) ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Telegram itu mengatur soal netralitas dan profesionalisme Polri selama pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum. Terutama untuk menghindari konflik kepentingan serta menghindari Polri dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh kelompok tertentu.

Oleh karena itu, demi menjaga netralitas dan profesionalitas selama Pilkada serentak, semua proses hukum untuk bakal calon atau calon kepala daerah ditiadakan selama pertempuran politik terjadi. Proses hukum akan dilanjutkan setelah Pilkada selesai.

Baca juga: Calon Kapolri Pengganti Idham Azis Tergantung Pilkada Serentak 2020

Seluruh jajaran Polri diminta untuk tidak melakukan penanggilan ataupun upaya hukum lain yang mengarah ke persepsi publik mendukung salah satu peserta Pilkada.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan adanya surat telegram tersebut. “Ya benar (telegram netralitas itu). Paslon yang sedang bermasalah hukum kalau polisi lakukan pemeriksaan bisa di tuduh tidak netral. Itu yang kita hindari,” ucap dia dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9).

Kapolri menegaskan, apabila ada jajarannya atau penyidik yang melanggar intruksi tersebut, akan diberikan sanksi. Berupa diproses secara disiplin maupun kode etik.

Kendati demikian, intruksi ini tidak berlaku bagi peserta Pilkada yang diduga melakukan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan, mengancam keamanan negara (kamneg), dan mereka yang terancam hukuman seumur hidup serta mati. Bagi pelanggaram tersebut Kapolri memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengusutan, penyelidikan dan penyidikan secara tuntas.

Menurut Argo, surat telegram ini merupakan wujud dan komitmen dari Kapolri dalam menegakkan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. “Untuk menghindari hal tersebut dibuatkan TR untuk menjaga netralitas,” tutup Argo.

Saksikan video menarik berikut ini:

Redaksi KalbarOnline

Leave a Comment
Share
Published by
Redaksi KalbarOnline

Recent Posts

Keindahan Danau Balairam: Destinasi Wisata Menakjubkan di Kalimantan Barat

KalbarOnline, Kapuas Hulu - Kalimantan Barat dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, salah satunya…

8 seconds ago

Pemerintah Sosialisasikan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 19 Tahun 2022

KalbarOnline, Ketapang - Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Ketapang, Heryandi membuka sosialisasi…

12 mins ago

Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Serahkan SK ke 894 PPPK Formasi 2023

KalbarOnline, Ketapang - Bupati Ketapang, Martin Rantan bersama Wakil Bupati Ketapang, Farhan menyerahkan Surat Keputusan…

14 mins ago

Jalan Rusak, Warga Desa Sungkung Bengkayang Terpaksa Tandu Warga Sakit ke Puskesmas

KalbarOnline, Bengkayang -  Warga Desa Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, mengeluhkan kondisi jalan…

16 mins ago

Pedagang Pasar Flamboyan Semakin Maju Bersama Bank Kalbar

KalbarOnline, Pontianak - Selama 10 tahun, Kamariah (30 tahun) menjalankan usahanya berjualan sembako di Pasar…

2 hours ago

DPRD Sampaikan Rekomendasi Tanggapi LKPJ Wali Kota Pontianak

KalbarOnline, Pontianak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan…

2 hours ago