Jenggala Center Dukung Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

KalbarOnline.com -Merebaknya pandemi covid-19 yang tak kunjung reda, membuat kondisi ekonomi yang semakin berat. Bahkan diprediksi bakal menuju resesi. Respon anggota kabinet terkait yang dianggap Presiden Joko Widodo tidak memiliki sense of crisis pada beberapa waktu lalu, menimbulkan desas-desus perombakan kabinet (reshuffle)

Ketua Umum Jenggala Center (JC) Ibnu Munzir menyebut, kemarahan Presiden RI idealnya dianggap sebagai hal wajar dan bahkan perlu. Mengingat kondisi bangsa yang genting dan Presiden hari ini butuh orang-orang yang bekerja cerdas dan tanggap. Selanjutnya, masyarakat tinggal menunggu apakah ancaman Presiden benar adanya.

“Tentu dalam hal ini Presiden haruslah mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil, karena berkaitan dengan kinerja kabinet selanjutnya,” ujar Ibnu Munzir dalam sambutannya pada Webinar bertema “Reshuffle Kabinet atau……?, Rabu (5/08/2020).

Lebih lanjut Ibnu Munzir yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu mengatakan, menguatnya isu reshufle terlihat semakin jelas ketika beberapa lembaga survei merilis hasil surveinya mengenai perubahan opini publik di tengah pandemi Covid-19 dari dimensi kesehatan dan ekonomi. Di mana hasilnya menujukkan mayoritas responden setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya yang hadir sebagai narasumber dalam Webinar Jenggala Center mengungkapkan, sebanyak 67,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan pusat. Sementara yang menyatakan tidak puas sebanyak 30,1 persen.

Lebih lanjut, Toto sapaan akrabnya menjelaskan, jika dibanding dengan bulan Februari, tingkat kepuasaan terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan.

“Ada beberapa temuan kami dalam survey terbaru terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet kerja Jokowi. Di mana tingkat kepuasan terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan. Adapun besaran penurunan terjadi dari angka 70,7 persen di bulan Februari menjadi angka 58,8 persen di bulan Mei,” ungkap Yunarto.

Di forum yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang juga merupakan narasumber mengungkapkan bahwa persepsi publik soal isu reshuffle menteri yang sempat diungkit oleh Presiden Jokowi mendapatkan banyak dukungan. Hasilnya sebanyak 64,8 persen responden setuju jika Presiden Jokowi mengadakan reshuffle sekarang ini.

“Mayoritas 64,8% setuju jika presiden melakukan perombakan kabinet. Menariknya, jumlah yang setuju ini cukup merata merupakan mayoritas di semua pendukung partai” ujar Burhan saat memaparkan materinya.

Tidak ketinggalan Politikus senior Golkar Agun Gunandjar juga menuturkan, dalam keadaan genting seperti ini, reshuffle kabinet memang harus dilakukan. Beberapa indikator perlunya reshuffle kabinet telah nampak.

“Indikator dari lemahnya kabinet hari ini, ketika sejumlah menteri yang dipercayakan dalam COVID-19 itu jelas sekali penyerapan anggaran yang rendah, kami lihat tidak ada koordinasi antara kementerian yang baik. Hampir semua kementerian, termasuk Kemenkes, dia tidak bisa menyerap anggaran karena regulasinya tidak berjalan dengan baik,” ujar Agun dalam diskusi yang sama.

Selain itu, dalam konteks Jokowi, Agun menilai sejak awal pemerintahan periode kedua, lebih fokus masalah ekonomi. Sehingga, terkesan Jokowi cuek dengan masalah lain seperti demokrasi atau hukum.

Jika nanti reshuffle kabinet dilakukan, anggota DPR Fraksi Golkar ini menilai, penyusunan menteri baru juga akan memprioritaskan masalah ekonomi. Ia menduga Jokowi akan melakukan kompromi politik dengan tujuan akhir ekonomi bisa stabil.

Agun juga mengingatkan, masalah lain di luar ekonomi seperti hukum, pendidikan, demokrasi tidak selamanya bisa dinomorduakan. Sebab, hal ini bisa menjadi bumerang tersendiri bagi Jokowi.
“Apabila masalah politik, hukum, pendidikan, selama ini selalu dinomorduakan ini bisa jadi umpan balik yang memukul ekonomi saat ini. Bahkan kepercayaan publik bisa melorot. Kami nyatakan, masalah-masalah politik, demokrasi, harus dikedepankan,” tutup Agun. []