BPKP Bakal Audit Perusda Kalbar

Dirut harap ada cut-off semua persoalan

KalbarOnline, Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalbar bersama pihak terkait lainnya akan segera melakukan audit terhadap Perusda (perusahaan daerah) Aneka Usaha. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Perusda Kalbar, Syariful Hamzah Nauly saat dikonfirmasi awak media mengenai hasil rapat ekspose Perusda Kalbar dengan BPKP.

“Hasil rapat ekspose itu, BPKP dan pihak terkait akan melakukan audit dan investigasi Perusda Kalbar. Tahap-tahap dan dokumen pendukung sudah kita siapkan untuk membantu BPKP selaku auditor untuk mengaudit Perusda,” ujarnya, Rabu (5/2/2020).

Hamzah mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada BPKP, apapun hasil audit tersebut apakah terdapat penyimpangan baik berupa administrasi ataupun kerugian negara.

“Kalau sudah diaudit, artinya ada indikasi penyimpangan, tapi kita serahkan ke BPKP yang nantinya menentukan apakah ada penyimpangan baik berupa administrasi ataupun kerugian negara,” tukasnya.

Pihaknya juga mengaku sangat mendukung langkah yang akan diambil oleh BPKP dan pihak terkait untuk menginvestigasi persoalan yang selama ini dihadapi Perusda yang diketahui secara keuangan memang merugi alias defisit.

“Permasalahan Perusda ini sudah berlarut-larut, kami selaku direksi yang baru (periode 2019-2023) ingin agar permasalahan Perusda era terdahulu tak mengganggu Perusda era direksi yang sekarang. Sudah bertahun-tahun, kami berharap supaya permasalahan terdahulu bisa terselesaikan atau setidaknya dilakukan cut-off semua persoalan direksi yang kemarin dengan yang sekarang supaya kegiatan Perusda tak terganggu dengan masalah yang lalu,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Kalbar, Sutarmidji selaku pemilik perusahaan baik mengenai hasil audit dan sebagainya.

“Kita kembalikan lagi ke Gubernur selaku pemilik perusahaan, nanti kita akan sampaikan hasil auditnya, beliau maunya seperti apa, semuanya kita kembalikan ke pemilik perusahaan, kita selaku pelaksana mengikuti saja, kalaupun ada penyimpangan dari direksi terdahulu, kita serahkan ke pemilik perusahaan apakah akan dibawa ke ranah hukum. Tapi kami berharap harus ada cut-off antara masalah direksi lalu dengan yang sekarang. Kita harap 2020 ini sudah selesai paling tidak ada kepastian soal cut-off,” pungkasnya.

Pasca dilantik pada 18 November 2019 lalu, banyak pekerjaan rumah yang menanti jajaran direksi Perusda Kalbar yang baru. Di mana Gubernur Sutarmijdi menyatakan bahwa orang yang melamar ke jajaran pimpinan Perusda itu setengah gila lantaran melihat kondisi perusahaan yang sudah memprihatinkan. Bahkan diketahui pula, pendaftaran seleksi direksi Perusda Kalbar harus diperpanjang lantaran sepi pelamar.

Kondisi memprihatinkan itu membuat Midji sampai-sampai menyebut bahwa Perusda hanya akan menunggu waktu untuk bangkrut.

Pasalnya, jika merunut dari perjalanan Perusda Aneka Usaha itu untuk tahun 2018 saja mendapat penyertaan modal yang cukup fantastis yaitu sebesar Rp10 miliar dari Pemprov Kalbar namun cash-flow yang ada hanya berkisar di angka Rp700 juta ditambah aset yang ada juga tak bertambah, yang ada hanya kios-kios UMKM sebanyak 40 pintu. Sementara yang baru terisi saat itu hanya 20 pintu. Kalaupun semuanya tersewakan, pendapatan Perusda hanya mencapai Rp108 juta perbulan, sementara Perusda membutuhkan dana Rp100 juta perbulannya untuk membayar gaji dan operasional perusahaan.

Di era direksi terdahulu, diketahui banyak pembelian aset menggunakan dana Perusda namun tercatat sebagai milik pribadi direksi bahkan sampai saat ini masih belum dilakukan balik nama. Kasus lain yaitu, di mana jajaran direksi langsung meminjam uang perusahaan dengan angka cukup besar antara Rp300 juta sampai Rp400 juta.

Selain masalah aset, terdapat pula masalah investasi pembuatan pabrik pupuk yang sudah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp19 miliar, namun tak memberikan hasil. Bangunan dan pagar (pabrik pupuk) diketahui sudah hampir ambruk, mesin pabrik tak lengkap, bahan baku yang sudah ada ibarat pajangan.

Banyak lagi jenis usaha yang dijalankan Perusda yang harus dievaluasi lantaran cenderung merugikan. Saat melantik jajaran direksi Perusda yang baru, Midji meminta agar membuat dobrakan dan inovasi. Sebab ia menilai, banyak potensi usaha yang bisa dikembangkan. Salah satunya memiliki hak privilege di sektor pertambangan.

“Pertambangan bisa 10 persen dia (Persuda) menguasai sektor itu,” ujarnya.

Selain masalah-masalah itu, masalah manajemen juga disoroti Midji. Ia meminta direksi baru merekrut orang yang profesional.

Midji juga memberikan lampu hijau bagi direksi Perusda yang baru untuk mengembangkan aset yang berpotensi bersama pihak ketiga. Misalnya aset Perusda saat ini yang berada di Jalan Sultan Abdurrahman itu yang mana saat ini terdiri dari kios-kios, dialihfungsikan menjadi hotel.

Di mana diketahui, aset tersebut mencapai Rp60 miliar jika ditawarkan ke pasaran. Menurutnya, jika dibangun hotel lewat kerjasama dengan pihak ketiga menurutnya akan lebih menguntungkan. (Fai)