Bupati Sekadau Terima Penghargaan Indeks Kelola 2019 dari Katadata

KalbarOnline, Sekadau – Bupati Sekadau, Rupinus mendapatkan penghargaan Indeks Kelola 2019 untuk dua kategori yaitu Ketepatan Alokasi Pendidikan dan Ketepatan Alokasi Kesehatan dari Katadata Insight Center (KIC) dalam acara malam penganugerahan yang digelar di Ballroom Jakarta Theater XXI Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Sehari sebelumnya Bupati Sekadau juga menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi tahun 2019 dari Ombudsman Republik Indonesia di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

Indeks Kelola merupakan sebuah metode mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD untuk pembangunan daerah. Ini merupakan hasil kerja sama KIC dengan panel ahli ekonomi independen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM.

Ditemui usai menerima penghargaan, Bupati Rupinus mengatakan, penghargaan Indeks Kelola 2019 merupakan pengakuan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam melakukan keberpihakan pada pendidikan dan kesehatan. Hal itu bisa dilihat alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang melebihi dari amanat Undang-undang.

“Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan 20 persen. Kalau kita lebih dari 20 persen. Anggaran bidang kesehatan di atas 10 persen melebihi ketentuan minimal 10 persen. Anggaran kesehatan Sekadau tahun 2019 17 persen,” kata Bupati Rupinus usai menerima penghargaan.

Atas prestasi yang diterima ini, Bupati Rupinus menyampaikan rasa syukur karena Kabupaten Sekadau dapat penghargaan indeks kelola 2019 kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD kategori bidang pendidikan dan kesehatan dari Katadata.

“Terima kasih kepada semua ASN dan SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau, tentu ini malam yang sangat bahagia untuk saya dan untuk masyarakat kabupaten sekadau. Keberhasilan ini ada karena semua elemen, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan SKPD yang telah bekerja keras dan bekerja sesuai aturan yang ada dalam pengelolaan dana APBD sehingga kita mencapai target sesuai rencana untuk membangun Kabupaten Sekadau lebih maju, mandiri dan berdaya saing. Saya berharap kedepan prestasi ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar apa yang direncanakan berdampak baik dan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat Kabupaten Sekadau,” harap Bupati.

Sementara Heri Susanto, Chief Content Officer Katadata dalam penyampaianya mengatakan hasil riset Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan ada  64 kabupaten dan kota di Indonesia yang unggul dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga layak mendapatkan penghargaan Indek Kelola 2019.

Ke-64 kota tersebut masuk dalam empat kategori yang dipilih oleh KIC, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi. Selain itu ada dua sub-kategori di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Daerah-daerah tersebut memang melakukan banyak inovasi dan layak mendapatkan apresiasi,” kata Heri.

Lebih lanjut kata Heri dari 64 kota yang memiliki keunggulan dalam mengelola APBD, sembilan daerah mampu meraih dua penghargaan, yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Sumbawa Barat Daya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Sumbawa, Kota Sibolga dan Kabupaten Asmat.

Penilaian tersebut berdasarkan tiga komponen, yaitu administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Komponen administratif meliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.

Sedangkan, penilaian aspek kuantitatif dibagi menjadi dua komponen yaitu komponen ketepatan dan pencapaian pertumbuhan sektoral. Adapun penilaiannya berdasarkan analisis data yang dimulai dengan mengelompokkan 508 kabupaten dan kota di Indonesia ke dalam empat kelompok menurut besarnya APBD perkapita dan Indeks.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, Chief Content Officer Katadata, Heri Susanto, Dosen Ekonomi UGM, para Bupati/Wali Kota se-Indonesia Penerima Penghargaan, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. (Mus)