Menteri Desa Dorong Provinsi se-Indonesia Tiru Konsep Penanganan Desa di Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa dirinya akan mendorong provinsi se-Indonesia untuk meniru konsep penanganan desa di Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai awak media usai menghadiri rapat koordinasi Program Inovasi Desa (PID) ke-II Provinsi Kalbar tahun 2019 di Pontianak, Senin (4/11/2019).

Pasalnya, Provinsi Kalbar merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki konsep penanganan desa mandiri yang baik dengan membangun sinergitas yang kuat bersama berbagai pihak guna menyelesaikan indikator Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri).

Selain itu, dirinya juga mengapresiasi Provinsi Kalbar yang sudah berhasil menyumbang desa mandiri terbanyak se-Indonesia, di mana dari 834 desa mandiri, 10 persen di antaranya ada di Kalbar sehingga layak menjadi role model atau percontohan secara nasional. Oleh karenanya, ia menegaskan konsep penanganan desa mandiri di Kalbar akan dijadikan pihaknya sebagai contoh bagi daerah lainnya dengan tetap memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.

“Itu luar biasa, Kalbar sudah menyumbang 10 persen dari 834 desa mandiri se-Indonesia. Ini bisa dicontoh untuk daerah lain, pasti. Pola kebijakan yang diambil Pak Gubernur juga akan kita kloning, tentu dengan memperhatikan kearifan lokal. Misalnya untuk Provinsi NTT, tentu nanti beberapa penanganannya akan dimodifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, konsep penanganan desa yang dilakukan oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji dengan membangun sinergi bersama TNI-Polri sangat baik. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat di dalamnya akan bergerak bersama-sama secara keroyokan dengan mensinergikan potensi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa.

“Konsep penanganan desa mandiri oleh Pak Gubernur sangat bagus. Di mana sinergitasnya sudah dibangun dengan bagus, utamanya antara Gubernur, Pangdam dan Kapolda bergerak bersama-sama mensinergikan potensi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tukasnya.

Tak hanya itu, ia juga memuji langkah Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang menerbitkan Pergub (Peraturan Gubernur) untuk menyelesaikan 54 indikator program Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri). Di mana Pergub tersebut merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk menentukan tugas pokok dan kewenangan masing-masing dalam menangani indikator desa mandiri. Bahkan menurutnya, konsep penanganan desa mandiri oleh Gubernur Kalbar ini akan disampaikannya ke Menteri Dalam Negeri.

“Kemarin Pak Mendagri berencana melibatkan para stakeholder yang ada di wilayah kabupatan/kota. Apa yang dikonsepakan Pak Gub (Sutarmidji) tadi pasti akan direspon Pak Mendagri, akan dikuatkan untuk di daerah kabupaten/kota,” imbuhnya.

Ke depan, lanjut Mendes, pihaknya akan mensinergikan semua program di seluruh Kementerian yang nantinya akan diarahkan ke desa-desa se-Indonesia dengan salah satu fokusnya yakni meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bermuara pada menurunnya angka stunting dan angka kemiskinan.

“Kita akan sinergikan semua program dari seluruh Kementerian. Jadi nanti, hampir semua Kementerian akan ada program di desa. Kemendagri, Kemenkes, Kemenkominfo, Kemensosial, Kemendes dan Kementerian lainnya,” tuturnya.

“Dari sejumlah kementerian itu, jika diakumulasikan anggarannya mencapai Rp90 triliun. Bagaimana kemudian ini efektif, maka dibangun sinergitas, supaya dana yang banyak ini menjadi fokus. Fokus pertama, SDM. Semua nanti diarahkan ke SDM, salah satunya menekan stunting, otomatis juga menekan angka kemiskinan,” pungkasnya. (Fai)