Sederet Pesan Sutarmidji di Hari Jadi Pontianak ke-248, Singgung Deregulasi dan Debirokratisasi Hingga Pembangunan

Perayaan Puncak Hari Jadi Pontianak ke-248

KalbarOnline, Pontianak – Tepat di Hari Jadi Pontianak ke-248, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berpesan agar Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat sinergitas, baik antar pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Kalbar maupun dengan Pemerintah Pusat. Dirinya turut meyakini Pontianak di masa kepemimpinan Edi Kamtono-Bahasan akan jauh lebih maju yang tentunya harus didukung oleh masyarakat Pontianak.

Hal itu disampaikan Midji usai menghadiri perayaan puncak Hari Jadi Pontianak ke-248 yang dipusatkan di ruas Jalan Rahadi Usman depan Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (23/10/2019).

Kemudian, lanjut Midji, hal lain yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Pontianak adalah mensinergikan program dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden RI periode 2019-2024 pada sidang MPR pelantikan presiden-wapres kemarin yaitu percepatan dalam pelayanan publik (deregulasi) dan reformasi birokrasi (debirokratisasi).

“Sinergikan program dengan pidato presiden kemarin yaitu percepatan dalam pelayanan publik. Kemudian, beliau (Presiden) ingin memangkas eselon III dan IV, untuk itu saya mengajak ASN dan Birokrat untuk memikirkan hal tersebut. Artinya, debirokratisasi itu sudah menjadi tuntutan. Layani cepat, aturan yang menghambat ubah, yang tidak efesien dibuat efesien, yang tak praktis buat praktis. Karena semua itu muaranya adalah kecepatan pelayanan. Semua bisa dilakukan,” tukasnya.

Midji juga berharap Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat itu dapat menjadi kota paling bersih, tertib, cepat dalam hal pelayanan dan transparan.

“Mari, kita jadikan Kota Pontianak sebagai kota terbersih, paling tertib, paling cepat pelayanannya dan paling terbuka untuk semua informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga dapat bersaing bahkan bisa menjadi yang terbaik dibandingkan dengan kota lain di Indonesia,” ajaknya.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini juga menyoroti persoalan kemacetan lalu lintas. Persoalan ini menurutnya telah menemui titik terang. Untuk itu ia menyarankan agar fery penyeberangan yang menghubungkan ke Siantan dibangun jembatan berdasarkan kerjasama pemerintah daerah dan pusat.

“Ini sudah ada titik terang. Saya sarankan agar fery penyeberangan dibangun jembatan melalui kerjasama pemerintah daerah dan pusat. Kerangka bajanya kita minta bantuan dari Kementerian PU. Untuk abutmentnya dari Pemkot maupun melalui pinjaman bank. Paling tinggi abutmentnya sekitar Rp120 miliar kalau kerangkanya dibantu pempus. Untuk pembayaran pinjaman bank, terapkan jembatan berbayar, setelah lunas baru digratiskan,” tuturnya.

Mantan Wali Kota pontianak dua periode ini juga menyinggung mengenai pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I yang akan segera dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Pusat sekaligus implementasi pembangunan Jembatan Kapuas III.

“Tinggal pembebasan lahannya. Kalau bisa dibebaskan secepatnya, saya yakin akan cepat terwujud. Pemprov juga terus berupaya bagaimana mengimplementasikan pembangunan Jembatan Kapuas III termasuk masalah pembebasan lahan dan sebagainya,” pungkasnya. (Fai)